MENARAnews, Banda Aceh (Aceh), KPK RI menggelar pertemuan bersama seluruh Anggota DPR Aceh dalam rangka sosialisasi pengisian dan pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) di Gedung Utama DPRA, Selasa (9/8)
Kegiatan bimbingan teknis ini disampaikan langsung oleh tim leader LHKPN KPK-RI, Harun Hidayat. Pihaknya menjelaskan secara rinci subtansi dan teknis pengisian LHKPN kepada seluruh anggota dewan.
“Banyak yang salah persepsi dari penyelenggara negara, harta yang dilaporkan ke dalam LKHPN itu tidak hanya milik penyelenggara negara saja, yang dilaporkan seharusnya juga harta miliki suami/istri dan juga anak yang menjadi tanggungan” terang Harun kepada seluruh anggota dewan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRA, Tgk Muharrudin menjelaskan, banyak penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN, disebabkan persoalan teknis bagaimana mengisi formulir yang disajikan baik formulir A maupun B.
Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini, LHKPN yang disampaikan oleh anggota DPRA akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.
“kita sudah sepakat, selambat – lambatnya LHKPN seluruh anggota dewan akan diserahkan 20 September 2016” tutup Muharrudin.
Tingkat Kesadaran Rendah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif pernah menyatakan tingkat kesadaran penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Provinsi Aceh masih rendah.
Sejauh ini, persentasi penyelenggara negara di Aceh yang sudah melaporkan harta kekayaan untuk Eksekutif hanya 29,6%, sedangkan untuk tingkat Legislative baru mencapai 16,6%. (RF)