MENARAnews Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Pemda Kabupaten Mukomuko merasa tidak harus menandatangani nota kesepakatan hasil Pansus DPRD terkait adanya perubahan redaksional Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Mukomuko.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Mukomuko, Choirul Huda, saat dijumpai awak media pada upacara peringatan HUT Ke-71 Republik Indonesia.
“Tidak ada aturan saya menandatangani nota kesepakatan tersebut, tidak harus saya tanda tangan” katanya.
Namun demikian, Bupati sangat mengapresiasi hasil temuan pansus tersebut dan berencana akan membentuk tim untuk mengkaji dan mendalami temuan-temuan itu.
Menurutnya, jika memang ada kesalahan diharapkan dapat diperbaiki bersama dan tidak mencoreng citra Kabupaten Mukomuko sehingga tetap menjadi tempat yang nyaman bagi investor untuk berinvestasi.
“Kalau pun ada kesalahan nanti kita perbaiki bersama jangan sampai hal ini merugikan investasi, merugikan masyarakat, tetap saya apresiasi dan cari solusi” jelasnya.
Ia menyampaikan, tidak ada kepentingan apa pun dalam permasalahan ini. Tujuannya adalah menjaga citra daerah sehingga investor tetap nyaman berinvestasi dan perekonomian masyarakat maupun daerah terus berkembang.
“Kita harus jaga citra mukomuko agar setiap investor dapat berinvestasi nyaman di Mukomuko dan saya tegaskan saya tidak memiliki kepentingan apapun terkait hal ini” jelasnya.
“Tujuannya mendorong perekonomian masyarakat dan daerah” tambahnya. (AL)