MENARAnews, Medan (Sumut) – Bentrokan antar warga dengan TNI Angkatan Udara terkait konflik lahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia yang sebabkan sedikitnya lima warga dan dua wartawan terluka membuat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara juga angkat bicara.
Dalam hal ini Sutrisno Pangaribuan anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP bilang bentrokan tersebut merupakan tanggungjawab penuh Kolonel (Pnb) Ariefien Sjahrir selaku Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Soewondo Medan.
“Danlanud Soewondo (Ariefien Sjahrir, red) harus segera dicopot sebagai bentuk tanggungjawab atas peristiwa berdarah yang mengakibatkan lima warga dan dua wartawan terluka parah,” tegas Sutrisno di gedung DPRD Sumut, Selasa (16/8/2016).
Sutrisno yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini bilang tindakan represif TNI AU kepada warga dan pers yang sedang meliput saat bentrok sangat mencoreng wajah pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo.
“Tindakan TNI AU tersebut menegaskan bahwa TNI masih merindukan dan mendambakan Orde Baru,” ujarnya.
Sutrisno sebut agar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) segera turun ke Medan untuk memantau situasi di lokasi kejadian dan melihat langsung sisa perusakan yang terjadi Senin (15/8/2016).
“Mabes Polisi Militer AU diminta untuk segera memeriksa seluruh pasukan TNI AU yang melakukan kekerasan terhadap warga. Intinya dan yang paling penting Danlanud Soewondo Medan harus segera dicopot sebagai bentuk tanggungjawab kekerasan oknum TNI AU,” jelas dewan asal Dapil Sumut VII itu.
Bentrok bermula saat aksi demo warga Kelurahan Sari Rejo memprotes TNI AU yang mengklaim sejumlah tanah yang berada di Kelurahan Sari Rejo. Massa yang menolak dibubarkan oleh personel TNI AU berujung dengan bentrokan dan kontak fisik. Sebelumnya, lima orang warga dan dua awak media yakni Array Argus (Tribun Medan) dan Andri Safrin (MNC) menjadi korban kekerasan puluhan personel TNI AU Lanud Soewondo Medan. (Ded)