MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Terkait adanya pemberitaan kartu BPJS palsu, pihak Komisi V DPRD Sumsel hingga saat ini mengaku belum mendapat laporan. Bahkan pihaknya menilai terjadinya pemalsuan kartu tersebut dikarenakan masih kurang paham dan tahunya masyarakat jika ingin membuat BPJS itu sendiri secara baik dan benar atau bisa dibilang masih belum maksimalnya sosialisasi.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, terjadinya adanya pemalsuan kartu BPJS itu tidak murni bisa menyalahkan pihak BPJS saja. Namun bisa saja dikarenakan makin banyaknya LSM atau organisasi tentang kesehatan yang dapat membantu mengurus membuat BPJS tersebut.
“Intinya dapat terjadi itu karena masyarakat yang masih kurang banyak tahu mengenai bagaimana cara membuat kartu BPJS secara baik dan benar. Sosialisasi terhadap BPJS itu sendiri dirasakan hingga saat ini masih belum maksimal. Masyarakat yang tidak atau kurang mengerti dalam membuat BPJS itu juga maunya membuat dengan cara yang mudah, nah itulah juga bisa jadi peluang kejahatan. Manakala masyarakat tidak mengerti timbullah kesempatan,” ungkap dia saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (1/8).
Ketika ditanya bagaimana solusi agar tidak terjadi tindak pemalsuan itu, dikatakan Anita, salah satu cara paling jitu yakni dengan terus melakukan sosialisasi kepada semua kalangan masyarakat hingga ke tingkatan terbawah.
“Mengantisipasi yakni sosialisasi lebih maksimal dan terus dilakukan. Dan memang tidak hanya tanggung jawab Dinkes tapi ketingkatan bawah juga harus berperan agar msyarakat paham hingga bantuan perangkat terbawah seperti Ketua RT harus turut berpartisipasi dalam mensosialisasikan itu. Tapi memang sampai sekarang belum ada pengaduan adanya kartu BPJS kepada kami Komisi V DPRD Sumsel. Semoga saja tidak ada,” tutup Anita. (AD)