MENARAnews, Jayapura (Papua) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua Peduli Keadilan (SMP2K) mendesak agar ormas-ormas rasioner yang telah mengeluarkan kata-kata makian dan sebutan rasis agar segera meminta maaf.
“Ia kami mendesak ormas-ormas itu segera meminta maaf secara lisan dan tertulis secara khusus kepada Mahasiswa Asli Papua di Asrama kamasan I Jogja dan umumnya kepada seluruh orang Papua atas perkataan mereka tersebut,” kata Nelius wenda ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) saat di temui di Abepura, Rabu ( 3/8/16).
Dikatakan, Kami sebagai sesama anak negeri Papua kecewa dan kami tidak terimah dengan perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi terhadap saudara/i kami pada tanggal 14-15 juli 2016 di Asrama Kamasan I Jogja yang hendak melakukan long mars untuk melakukan aksi demo damai di kota jogja.
“Ia kami sangat prihatin apa yang di alami sauara/i kami yang ada di kota jogja yang hendak melakukan long mars untuk melakukan aksi demo damai,” ucapnya.
Ketua BEM Universitas Cenderawasih ( UNCEN ) Doni Gobay mengatakan, Perlakuan yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian DIY sangat tidak manusiawi dan tidak bermoral, sebagai aparat keamanan tugasnya hanya mengamankan jalannya aksi yang di maksud dan agar berjalan dengan aman dan tertib, bukan mengepung dan mengejar Mahasiswa asli Papua yang berada dalam asrama maupun yang hendak berkunjung ke asrama untuk bergabung dalam aksi demo damai tersebut.
“Seharusnya sebagai aparat keamanan tugasnya hanya mengamankan jalannya aksi yang dimaksud agar berjalan dengan aman dan tertib bukannya mengepung dan mengejar mahasiswa asli Papua yang berada di dalam asrama maupun yang hendak berkunjung ke asrama untuk bergabung dalam aksi demo damai tersebut.” tuturnya.
Dirinya juga mendesak agar supaya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogjakarta ( Sultan Hamengku Buwono X ) segera mencabut stima/cap “SEPARATIS” bagi Mahasiswa Asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di jogja sebagaimana yang telah di beritakan beberapa waktu lalu di media online nasional dan segera mengeluarkan surat jaminan perlindungan hukum bagi semua mahasiswa asli Papua yang kuliah di Jogja.
“Kami tidak terima atas pernyataan gubernur DIY yang mengatakan mahasiswa asli Papua sebagai separatis. Saudara-saudari kami di Yogyakarta status mereka jelas yaitu sebagai mahasiswa/I dan bukan separatis,” katanya.
Kami mendesak agar supaya Gubernur Papua/Papua Barat, Bupati dan Walikota se-Tanah Papua, MRP DPRP, DAD agar segera melakukan langka-langka jaminan hukum dan perlindungan bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Provinsi Papua. (Surya)