Sabran Achmad: Gubernur Klarifikasi Langsung Jangan Lewat Orang Lain

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Sabran Achmad mengatakan, ada baiknya Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, dapat secara langsung menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang akan mengeluarkan Pergub larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) = menjabat di organisasi masyarakat (ormas) Dayak, seperti yang telah disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia, Yansen A Binti, beberapa waktu lalu.

“Sebaiknya kalau Gubernur mau menyampaikan semacam klarifikasi atau bantahan, baiknya dilakukan sendiri, tanpa melalui perantara sebut saja melalui Ketua Umum Gerdayak Indonesia, Yansen A. Binti. Pasalnya ini bisa dipertanyakan, apa kapasitas Yansen, sehingga bisa mewakili Gubernur bersuara,” tandas Sabran, Rabu (31/08/2016).

Menurut Sesepuh Kalteng ini, alangkah eloknya Gubernur dapat bicara langsung ke media, sekaligus dapat menjelaskan kepada pihak ormas seperti Dayak Misik maupun DAD, tentang perihal pernyataannya yang sempat melakukan pelarangan ASN untuk masuk ormas Dayak tersebut.

“Dari pada diwakilkan melalui orang yang kapasitasnya bukan di pemerintah, kenapa tidak Pak Gubernur saja yang berbicara. Terlebih yang mewakili bicara itu sesama ormas Dayak, takutnya malah cara tersebut yang bisa saja membuat banyak pertanyaan antar sesama ormas,” lanjutnya.

Sabran meneruskan, bahwa jelas ada kekurangan terkait pelarangan ASN Ikut Ormas Dayak yang sebelumnya sempat dilontarkan Gubernur Kalteng, terutama hanya dialamatkanm pada  organisasi masyarakat yakni  Dayak Misik dan  DAD.

“Kalau mau tegas melarang, maka jangan hanya untuk dua lembaga atau ormas Dayak Misik dan DAD saja. Seharusnya berlaku semua, jadi ada azas keadilan, tidak hanya sebuah pilihan,” cetus Sabran.

Ia mengatakan, banyak ormas serta lembaga yang bersifat lintas etnis dari berbagai suku di Bumi Tambun Bungai saat ini, terutama yang dihuni dengan ketua serta pengurus yang berasal dari ASN.

“Yang perlu diingat pula, jangan hanya pelarangan dilakukan terhadap ASN, tetapi semua hingga menyentuh funsionaris pemerintah, mulai dari gubernur dan wakilnya itu sendiri, bupati dan wali kota serta wakilnya maupun kalangan partai politik serta anggota dewan. Itu semua dilarang dan berlaku kalau mau bersikap adil,”tandasnya.

Bagusnya kata Sabran, Gubernur Sugianto Sabran segera bersikap untuk menjelaskan inti dari pernyataannya yang sempat dipersoalkan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan salah persepsi di masyarakat. Namun disayangkan klarifikasi gubernur harus melalui orang lain yang tidak berkompeten.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Umum Gerdayak Indonesia, Yansen A Binti meluruskan pernyataan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang akan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjabat di organisasi masyarakat (ormas) Dayak. Terlebih terkesan menghadap-hadapkan antar Gubernur dengan Sekda Kalteng Siun Jarias, yang menurut Yansen perlu diluruskan. Sehingga, tidak menimbulkan salah penilaian dan persepsi.

Menurut Yansen, pernyataan Gubernur Kalteng, sebenarnya tidak ingin ada ASN yang merangkap ketua ormas Dayak, dicatut namanya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Larangan bagi ASN itu, khusus untuk menjadi Ketua Kelompok Tani Dayak Misik.

“Maksudnya gubernur melarang ASN menjadi Ketua Kelompok Tani Dayak Misik, Dan kebetulan, saat ini yang menjadi ketua ormas tersebut adalah Pak Siun Jarias. Pak Gubernur sayang dengan Pak Siun. Supaya Pak Siun tidak terseret persoalan hukum, maka disarankan jangan menjabat Ketua Dayak Misik. Disarankan, bukan melarang,” tegas Yansen A. Binti, kepada wartawan di Palangka Raya, senin (29/08/2016) lalu.

Sedangkan untuk kepengurusan Dewan Adat Dayak (DAD) dan ormas Dayak lainnya, ungkap Yansen, semua ASN tetap diperbolehkan menjabat, tidak ada larangan.

Khusus Kelompok Tani Dayak Misik, ungkap Anggota DPRD Kalteng ini, sebenarnya anggota dan pengurusnya adalah kelompok tani (poktan). Selama ini, ada oknum tertentu di dalam kepengurusan Poktan Dayak Misik yang memanfaatkan ormas tersebut untuk kepentingan pribadi. Di antaranya, melakukan pengkaplingan lahan milik masyarakat yang sudah bersertifikat, dengan membawa-bawa nama Dayak Misik. Hal ini, tentu tidak dibenarkan dan laporannya sampai ke Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (Agus Fataroni)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...