MENARAnews, Ambon (Maluku) -Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku, Habiba Pellu kepada menaranews di ruang kerjanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Ambon (10/8) menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membahas keinginan Gubernur Maluku Said Assagaff terkait dengan rencana pemindahan Kantor Gubernur (Kagub) Maluku yang baru ke Desa Poka, Kota Ambon.
“Di Badan Anggaran hingga saat kita belum membahas soal rencana pembangunan kantor tersebut di Desa Poka, apalagi membahas anggarannya,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PKB ini mengatakan bahwa, sepengetahuannya Banggar pada periode lalu telah menyepakati anggaran untuk pemindahan ibukota provinsi ke Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), namun masih sebatas perencanaan.
“Setahu saya itu, di periode yang lalu saat Gubernur masih dijabat oleh Pak Karel kita sudah menaruh anggaran perencanaan pemindahan ibukota di Makariki, dan dan sekarang ini di era kepemimpinan Pak Said ingin membangun kantor gubernur yang baru di Poka, ini belum kita ketahui apalagi memploting anggarannya,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Gubernur Maluku untuk bisa berkoordinasi dengan DPRD. Minimal tidak, kata Pellu, instansi teknis seperti Dinas PU bisa membicarakannya dengan Komisi C DPRD Maluku. “Jika pemindahannya dikarenakan tata ruang wilayah dan sisi anggarannya harus dibicarakan sehingga tidak menjadi perdebatan dengan DPRD,” pungkasnya.
“Sebelumnya, Pencanangan pemindahan Ibu kota Provinsi Maluku yang gagal dilakukan pada 24 Agustus 2013 lalu, akhirnya jadi dilaksanakan pada 14 September 2013. Makariki, salah satu Negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya menjadi lokasi yang dipilih untuk ibukota masa depan Maluku, 20 atau 30 tahun nanti. Kehadiran Ketua DPRD Maluku, Fatani Sohilauw dan beberapa anggota DPRD Maluku, merupakan bukti dukungan DPRD Maluku terkait pencanangan pemindahan ibukota,” jelasnya.
“Pada acara tersebut, hadir Raja-raja dari beberapa negeri yang bertetangga dengan Negeri Makariki, antara lain Souhoku, Tamilouw, Sepa, Ruta, Haruru, Noanea, Tananahu, Liang, Samasuru, Sanahu dan Wasia, yang secara bersamaan menyatakan dukungannya menerima rencana pemindahan ibukota Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu, Raja Makariki menghibahkan 200 hektar tanah dan Raja Sepa menghibahkan 110 hektar tanah guna pembangunan ibukota Provinsi Maluku,” Tutupnya (RM)