MENARAnews, Banda Aceh (Aceh), DPRK Kota Banda Aceh kembali menggelar Sidang Paripurna Masa Persidangan II dalam rangka membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK T.A 2015 dan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (R PJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.
Dalam sambutannnnya, Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin mengapresiasi kinerja anggota dewan yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang telah ditandatangani antara Walikota dengan Pimpinan DPRK Banda Aceh, Kamis (4/8).
“Dengan ditetapkannya Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan RPJM Tahun 2012 -2017, maka dokumen ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan”, Ujar Zainal Arifin
Sebelumnya, RPJM Kota Banda Aceh telah ditetapkan dahulu melalui Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012. Akan tetapi, tuntutan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan RPJM ditetapkan dengan Perda (Qanun)
DPRK juga telah melakukan evaluasi terhadap RPJM Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa RPJM Kota Banda Aceh perlu diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 serta perlu adannya revisi terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang dianggap tidak sesuai.
Hal tersebut dilakukan sesuai Peraturan Mendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa evaluasi RPJM dilakukan minimal satu kali dalam masa RPJMD.
Pembahasan Sangat Lambat
Sementara itu, Anggota DPRK F-Nasdem, Abdul Rafur menilai Rancangan Qanun ini seharusnya dibahas dan diselesaikan oleh Walikota dan DPRK beberapa saat setelah Walikota terpilih pada Pilkada tahun 2012 lalu.
“Kami sangat menyesalkan Qanun RPJMD Kota Banda tidak selesai dibahas dan diqanunkan oleh Pemko dan DPRK sebelum periode ini. Jika Qanun ini bisa selesai lebih awal maka pembangunan akan lebih terarah” tegas Abdul Rafur. (RF)