MENARAnews, Medan – Makna kemerdekaan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat saat ini sudah hilang dan pudar.Pasalnya,berbagai tindakan kekerasan masih terus dirasakan,semuanya tidak terlepas atas tindakan aparat TNI-AU belum lama ini dikawasan Sari Rejo, Medan Polonia.
Hal ini disampaikan, Dianto, MS politisi senior sekaligus Ketua DPD Partai Perindo Kota Medan, Sabtu (20/8/16) kepada kalangan wartawan.
”Memasuki usia negara Republik Indonesia ke -71 tahun hingga kini masyarakat belum seutuhnya merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.Kita merasa prihatin atas tragedi Sari Rejo yang seharusnya tidak perlu terjadi karena harus dipahami bersama TNI itu lahir dari rakyat,tapi dengan tindakan yang dilakukan telah menciderai dan melukai rakyat,termasuk merampas kemerdekaan dan kebebasan pers yang sesungguh.Sehingga tindakan ini tidak bisa lagi ditolerir,”ucap Dianto.
Dengan tindakan tersebut,kata Dianto,telah membuktikan satu hal yang terpenting bahwa rakyat belum memilik hak untuk hidup secara demokratis dan mendapatkan keadilan.
”Bagaimana pun rakyat memiliki kebebasan untuk memperoleh hak atas sebuah tanah,tapi semuanya harus sesuai dengan prosedur yang ada,termasuk aturan yang berlaku,tanpa ada satu tindakan kekerasan bila memang tidak sesuai akibat demi satu kepentingan pihak tertentu. Ini tidak boleh terjadi. Jadi, sekali lagi kami secara tegas mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di Sari Rejo karena sudah merampas kemerdekaan dan kebebasan bersuara atas ketidak adilan yang diperoleh,” katanya.
Namun, tak lupa mantan anggota DPRD Kota Medan ini, mendesak kepada Panglima TNI sebagai hiraki tertinggi ditubuh TNI agar secara serius melakukan pengusutan.
“Kasus Sari Rejo telah membuktikan kegagalan hidup berdampingan antara TNI bersama rakyat yang seharusnya tidak terpisahkan dan tercoreng.Dengan tindakan ini jelas memalukan citra TNI,serta persoalan ini bukan lagi persoalan skal tingkat nasional, tapi melihat seluruh tayangan yang disebarluaskan didunia maya bagaimana personil TNI itu bertindak brutal ini jelas menjadi perhatian dunia.Sehingga perlu sikap tegas Panglima untuk segera mengambil sikap yang tegas karena rakyat sangat menantikanya,”tegas Dianto.
Termasuk, kata Dianto, dalam hal ini tindakan kekerasan yang dialami wartawan bernama Andi Safrin dan Aray Agusman.
“Kita kembali bertanya apakah TNI selama ini dalam pendidikan tidak dibekali akan pemahaman undang-undang, khususnya Undang-undang No 40 Tahun 1999.Jadi kita desak segera tuntaskan kasus ini,tanpa ada satu pun ditutupi-tutupi. Selama ini TNI sudah menikmati relasi yang baik dengan kerja-kerja awak media. Perubahan citra TNI dalam rangka reformasi TNI tidak bisa lepas dari bantuan publikasi dari media. Tapi,ini kok bisa sampai wartawan dipukuli, id card dan alat kerja mereka dirampas.Terlihat prajurit-prajurit ini tidak paham UU Pers?” ucap Dianto.
Namun, kembali Dianto mengingatkan agar Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU segera memberi perhatian dan melakukan upaya-upaya tegas dalam menindak oknum yang terlibat dalam aksi brutal yang memalukan itu.
“Saya harap ada ketegasan dari Panglima TNI, rakyat sudah korban, ini preseden dan contoh buruk yang tidak bisa ditolerir,” tegasnya.
Seiring dengan kehadiran Presiden RI, Jokowi dalam hal ini, Dianto berharap agar dapat meluangkan waktunya untuk hadir ke tengah rakyatnya.
“Hari ini Presiden hadir ke Sumatra Utara kita berharap agar bersedia meluangkan waktunya memberikan obat rindu kepada rakyatnya untuk melihat keadaan sesungguhnya,termasuk kepada wartawan yang menjadi korban. Jika memang tidak dapat hadir,silakan utus siapa saja yang bisa layak dan dipercaya mengumpulkan seluruh informasi dilapangan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja personil TNI.Tapi tetap kami berharap Presiden jangan lepas dan tutup mata atas persoalan ini,kita membutuhkan tindakan nyata yang sesunggunya,” pungkasnya.(RM)