PP No. 18 Tahun 2016 Mendukung Kedudukan Dispora

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) –Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kemungkinan besar akan banyak mengalami perubahan karena harus menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Saat ini saja Pemko setempat terus mengkaji perubahan SOTK tersebut, sebelum diserahkan kepada DPRD Kota Palangka Raya dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Semua tergantung hasil penilaian pemerintah pusat, apakah nantinya akan ada beberapa dinas yang harus direvisi kedudukannya, yakni digabung atau tidak dipecahkan dengan melihat sisi kesesuaian maupun pertimbangan lain” ucap Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saftono Subagio usai membuka asesment di LPMP, Senin (29/8).

Lebih lanjut orang nomor dua di kota Palangka Raya ini menyampaikan, masih ada peluang perubahan dari setiap dinas, sebut saja dari klasifikasi B ke A.

“Kalau dinasnya berada pada klasifikasinya B, tentunya hanya bisa memungkinkan tiga bidang digabung dalam satu instansi atau perampingan di institusi  pada dinas dengan klasifikasi B tersebut,” jelasnya,

Kabar gembiranya lanjut Mofit, keberuntungan ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), yang selama ini terus digonjang ganjing statusnya di lingkup Pemko Palangka Raya.

“Dispora dianggap penting posisinya disuatu daerah. Nah, untuk lingkup Pemko Palangka Raya sendiri, Dispora berada pada klasifikasi A. Ini berarti dinas tersebut akan eksis untuk berdiri sendiri,”ungkap Mofit.

Menurut dia, tidak dapat dipungkiri bahwa peran penting dari kedudukan Dispora dalam hal mengatur kepemudaan dan olahraga sangat diperlukan. “Ini mungkin mengingat jumlah pemuda persentasenya cukup besar dalam suatu kota sehingga diperlukan akselarasi pembinaan dari beragam kegiatan kepemudaan. Pun begitu dengan olahraga, yang nota bene saat ini pemerintah begitu menggalakkan manipestasi pentingnya berolahraga, baik sebagai prestasi maupun kesehatan,”bebernya.

Pihaknya lanjut Mofit, mengharapkan agar dinas yang selama ini tripologinya berklasifikasi A, tidak akan mengalami perubahan. Hanya saja semuanya kata dia sudah menjadi bagian dari  sistem pengaturan dimana impeknya tidak bisa dihindari, termasuk pada pejabat di eselon dua akan dilihat perubahannya, bila itu akan terjadi penggabungan atau perampingan.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto mengatakan, dengan adanya perampingan SOTK, maka secara tidak langsung biaya pegawai bisa ditekan dan belanja publik atau belanja langsung bisa naik.

PP itu kata dia berlaku serentak, dimana seluruh Indonesia menjadi seragam diverifikasi SKPD -nya dalam hal mengatur jumlah urusan yang ditangani SKPD lingkup pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan ditetapkan menjadi perda agar dapat menyesuaikan dengan pengalokasian anggaran APBN 2017. Selain itu juga cepat menyusun struktur masing-masing SKPD,”sebut Riduanto. (Agus Fataroni)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...