Polemik RTRW Mukomuko, Izin Perusahaan Tidak Harus Dicabut

MENARAnews Kab. Mukomuko (Bengkulu) – DPRD Mukomuko pertanyakan tindak lanjut Bupati Mukomuko terhadap pelanggaran redaksional Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah tersebut.

“Kami dari DPRD, melalui Pansus kemarin, telah melaksanakan kewenangan kami dengan menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Bupati, sekarang kebijakan ada pada Bupati, tapi akan kami pertanyakan terus” kata Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah, ST, kepada MENARAnews, Selasa (30/08/2016).

Ia menyampaikan, permasalahan ini mungkin sedang dalam pertimbangan kebijakan Bupati mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar bagi perekonomian daerah khususnya terkait pencabutan izin perusahaan crude palme oil (CPO) di Kecamatan Lubuk Pinang.

Menurutnya, jika dampak tersebut memang dapat mempengaruhi perekonomian daerah, maka Pemda tidak harus mencabut izin perusahaan tersebut.

“Konsekuensinya yaitu pencabutan izin perusahaan CPO di Lubuk Pinang, itu akan sangat berdampak pada perekonomian daerah jika perusahaan tersebut meminta ganti rugi, belum lagi masyarakat yang bergantung dengan perusahaan tersebut, ini kebijakan bupati, tidak harus dicabut tetapi harus ada sikap tegas” ujarnya.

Ia menyampaikan, salah satu celah yang dapat dimanfaatkan yaitu pada peninjauan kembali (PK) Perda RTRW tersebut yang rencananya akan dilakukan pada 2017 mendatang.

Melalui PK tersebut, isi Perda RTRW dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah salah satunya perusahaan CPO di Lubuk Pinang.

“Jika bermanfaat bagi perekonomian daerah dan masyarakat, dapat dipertahankan, nanti bisa disesuaikan pada PK 2017 besok” pungkasnya.

Namun, ia tetap meminta sikap tegas dari Bupati dengan menghentikan sementara perusahaan CPO tersebut sampai diterbitkannya hasil PK Perda RTRW 2017 mendatang.

Terkait oknum pengubah redaksional Perda RTRW tersebut, pihaknya menyampaikan tidak memiliki wewenang dalam penegakan hukum karena bukan ranah DPRD.

Ia menyampaikan, pihaknya sebenarnya telah mengetahui oknum tersebut. Namun, DPRD hanya berwenang pada ranah konstitusi yaitu pelanggaran pada Perda tersebut.

“Oknum pengubah redaksional kami tahu siapa orangnya, tapi itu bukan ranah kami, tugas kami memberikan rekomendasi kepada eksekutif apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi, kalau penegakan hukum, sudah ada pihak yang berwenang, kami bisa jadi saksi dalam persidangan” ungkapnya. (AL)

Comments
Loading...