MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Alokasi dana pada Perubahan APBD Sumsel TA 2016 belum dapat disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Salah satu faktor yakni sangkutan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 800 miliar yang belum dibayar.
Diungkapkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mukti Sulaiman, hingga rapat anggaran Tentang Perubahan APBD Sumsel kemarin, semuanya masih disusun. Karena ada beberapa hal yang masih belum disepakati alokasi dananya.
“Kalau untuk angka-angkanya sudah ada dan tidak jauh berubah. Ada juga peluang perubahan yang lain yang belum teranggarkan. Misal, keuangan negara berupa Dana Bagi Hasil sekitar Rp 800 miliar yang belum turun,” ungkap Mukti Sulaiman yang juga Sekda Sumsel kepada wartawan, usai Rapat Lanjutan Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPRD Sumsel, Senin (1/8).
Hal senada juga diterangkan Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda N Kiemas, bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak mau terburu-buru dalam menyelesaikan tentang Perubahan Anggaran APBD Sumsel TA 2016.
“Karena ada beberapa informasi yang tidak sinkron, terkait berapa besar piutang Pemprov Sumsel yang harus dibayar pusat. Karena ini berimplikasi pada APBD Sumsel sendiri. Ini yang kita tunggu dari pusat,” terangnya.
Giri melanjutkan, dengan kondisi seperti ini maka mereka juga menyiapkan skenario optimis dan pesimis.
“Ini yang mereka (eksekutif) membutuhkan waktu. Karena dampak dari situasi ini, SKPD harus mengencangkan ikat pinggang. Pengaruhnya tetap ada. Kalau piutang Sumsel sendiri hampir Rp 800 miliar,” sambungnya.
Sementara, Sekretaris Komisi II Arkoni MD, menambahkan, dengan kondisi belum selesainya pembahasan anggaran perubahan ini, maka harus ada yang diefisiensikan.
“Gubernur perlu mengumpulkan seluruh SKPD, terkait tentang bagaimana menyelesaikan utang pusat ke Sumsel. Karena dampaknya menyuluh, semua kegiatan pembangunan fisik tertunda,” katanya. (AD)