Perekaman E-KTP, Disdukcapil Palangka Raya Kekurangan Blangko

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sesuai Instruksi Kemendagri Bahwa seluruh warga Indonesia yang sudah mencukupi umur wajib miliki Kartu Tada Penduduk Elektronik (KTP-E), kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya kewalahan melayani masyarakat yang ingin melakukan perekaman sebab blangko yang dimiliki masih terbatas jumlahnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Zulhikmah, mengatakan bahwa selama ada keputusan mentri yang mewajibkan warga Indonesia mempunyai E-KTP, permintaan perekaman mengalami peningkatan antara 100 -200 persen.

“Kita sempat mengjukan kurang lebih 11.000 blangko kepada pusat namun yang diberikan hanya 4.000 blangko saja, sehingga sisanya harus menunggu lagi, sementara dari yang 4.000 blangko tersebut sudah hampir 3.000 balangko yang sudah dipergunakan,” ucapnya saat dikonfirmasi diruangannya, Rabu (31/08/2016).

Dengan balangko yang ada, lanjutnya, pihaknya akan mengutamakan masyarakat yang melakukan perekaman sebelumnya, dan untuk masyarakat yang baru melakukan perekaman harus menunggu.

“Perekaman saat  ini tidak bisa langsung dilihat seperti dulu, sebab balangko kita tidak memungkinkan, jadi hasil perekaman paling tidak kita lihat antara tiga hari hingga satu minggu,” jelasnya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman otomatis mendapatkan surat penyatan bahwa E-KTP sedang dalam proses, surat tersebutlah yang nantinya bisa digunakan selama proses pencetakan.

“Meskipun agak ribet namun surat tersebut nantinya biasa digunakan untuk sarana publik, seperti kesehatan dan yang lainnya, sebab surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sudah memiliki E-KTP, intinya masyarakat harus minta dengan alasan yang jelas pasti kami berikan surat tersebut,” katanya.

Sementara itu, Yogi salah seorang pemohon perekaman E-KTP mengatakan bahwa dirinya baru melakukan perekaman lantaran informasi Permendagri tentang E-KTP sudah sampai kabarnya ke masyarakat.

“Saya baru melakukan perekaman, karena kabarnya apabila tidak memiliki KTP-E akan kena sanksi dan tidak bisa menggunakan sarana publik, maka dari itu saya baru bikin, sebab dulu meski memiliki E-KTP tetap diminta KTP asal makanya saya makai KTP lama saja,” ujarnya di Ruang Tunggu Disdukcapil. (Agus Fataroni)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...