MENARAnews Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Beberapa investor kesulitan menanamkan modal di Kab. Mukomuko akibat terkendala Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko periode 2012-2023.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Mukomuko, Musharudin saat dikonfirmasi MENARAnews di ruangannya, Senin (01/08/2016).
Ia menjelaskan, terhambatnya beberapa investor dalam menanamkan modal akibat sektor-sektor investasi yang dilirik tidak termaktub dalam Perda No. 16 tahun 2012 tersebut.
Beberapa sektor investasi tersebut antara lain pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) di Kecamatan Pondok Suguh, pembangunan dermaga atau pelabuhan di Kecamatan Teramang Jaya, pembangunan pabrik pengolahan CPO menjadi minyak, dan prmbangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Ia mengatakan, sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan di Mukomuko, khususnya pembangunan Pelabuhan di Kec. Teramang Jaya. Namun, pihaknya tidak dapat memaksakan karena ada pasal terkait sanksi di Perda tersebut.
“Perda tidak mencantumkan sektor-sektor itu, jadi kita tidak bisa mengizinkan karena jika dipaksakan bisa dikenakan sanksi, Perda mengatur soal sanksi itu” ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati Kab. Mukomuko, Choirul Huda, bersama beberapa calon investor. Hasilnya direncanakan akan dilakukan Peninjauan Kembali (PK) Perda tersebut.
PK tesebut bertujuan menyesuaikan isi Perda dengan kebutuhan daerah saat ini dan Visi-Misi Bupati Choirul Huda karena Perda ini dibuat sebelum kepemimpinannya. (AL)