MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Dengan pembebasan pokok pajak dan sanksi berupa denda dan bunga terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) kedua, untuk kendaraan bermotor yang bernomor polisi dalam dan luar provinsi, yang mendaftar dan mutasi ke Sumsel dan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September hingga 31 Desember 2016 dinilai salah satu caramenggali sumber pendapatan yang lebih luas.
Hal diatas dikatakan langsung olehb Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika memberikan pernyataan dalam menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Pemprov Sumsel untuk menggali sumber pendapatan yang lebih luas pada sidang Paripurna, kemarin.(30/8).
Masih dikatakan Alex, pihaknya juga akan menambah tempat pelayanan pemabayaran PKB seperti Samsat Corner, Samsat keliling, e-Samsat, dan Kios K untuk mempermudah akses jangkauan wajib pajak.
“Selanjutnya, memperbaiki Standar Operasional Pelayanan (SOP), dengan lebih mempermudah dan mempercepat pembayaran secara online, untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumsel,” ucapnya.
Selain itu, sosialisasi secara luas tentang manfaat atas ketepatan waktu dalam pembayaran pajak juga akan dilakukan.
“Upaya mengintensifkan penagihan tunggakan pajak secara door to door akan bekerjasama dengan aparat setempat. Kemudian mengadakan razia rutin dan berkala yang bekerjasama dengan pihak kepolisian,” tambahnya.
Pihaknya yang dalam hal ini Pemrov Sumsel, sambung Alex, sependapat atas himbauan agar anggaran belanja harus lebih logis dan rasional, lebih efesien dan efektif dalam penggunaan dengan mengacu pada skala prioritas dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi, yang lebih berkaitan dan berbasis pada kerakyatan.
Sementara soal Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, urai Alex, pihaknya sependapat atas pernyataan bahwa perencanaan anggaran agar memperhatikan prinsip-prinsip yang baik dan dilakukan secara bottom up dan bukan top down.
“Kami juga sependapat atas sarat agar ke depan porsi belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung dan hal tersebut tetap menjadi perhatian kami,” tutup Alex.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi Demokrat, H Zainuddin menilai, sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, parawisata, kelautan dan perikanan, serta perdagangan masih terlihat kurang diprioritaskan dalam pembangunan. Karena masih termasuk dalam program dan kegiatan urusan pilihan.
“Hal tersebut dapat dilihat dari sasaran program dan kegiatan dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2016. Padahal, apabila sektor-sektor tersebut di prioritaskan menjadi sasaran utama, maka diyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan membuka lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan. Fraksi Demokrat mempertanyakan mengapa sektor-sektor tersebut tidak atau belum di prioritaskan, tetapi hanya menjadi sasaran program dan kegiatan pilihan,” ungkap Zainuddin, pada Sidang Paripurna sebelumnya. (AD)