NPC Mengadu Karena Tak Dapat Bantuan Dana, DPRD Sumsel Akan Panggil Kadispora

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Akibat tidak adanya penunjang latihan, bahkan untuk makan sehari hari saja sulit, para atlit National Paralympic Committe (NPC) Sumsel menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)‎ Sumsel guna mengadukan nasibnya.

NPC yang diwakilkan kurang lebih 13 orang ini mengadukan nasibnya dengan langsung ditemui oleh Ketua DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano‎. Mereka tersebut menginginkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini.

NPC yang saat ini akan menghadapi Pekan Paralympic Nasional (Peparnas,-red) di kota Bandung seolah tak dipedulikan oleh pemerintah. Jangankan untuk alat penunjang latihan, untuk makan atlet sehari-hari di Wisma Atlet pun mereka harus patungan.

Oleh karena itu, Ryan Yohwari selaku ketua NPC Sumsel bermaksud untuk menjelaskan posisi NPC di DPRD Sumsel.

“Kami bermaksud mengadakan audiensi dengan pemerintah baik ke Dispora, DPRD maupun kantor Gubernur. Tapi sejak lepasnya NPC dari KONI tahun 2015, kami belum mendapat balasan,” ungkap Ryan (29/8).‎

Ryan yang rela meninggalkan panggilan Pelatnas karena termotivasi dengan teman-teman yang masih semangat ini lantas menjelaskan kedudukan NPC di mata hukum, sesuai dengan Permendagri No. 31 tentang siapa yang berhak menerima dana hibah. Yakni, KONI, Pramuka, Dharma Wanita serta lembaga yang berguna bagi masyarakat. Sehingga meski tak tertera, NPC secara implisit berhak menerima bantuan tersebut.

Namun kenyataannya, NPC Sumsel belum mendapatkan apapun. Sejak lepasnya NPC dari KONI, saat ini pendanaan untuk NPC Sumsel hanya dianggarkan dalam jumlah yang sedikit. Itupun sampai sekarang belum dibayarkan. Sehingga berakibat NPC Sumsel kesulitan baik dalam memenuhi kebutuhan makannya maupun peralatan untuk berlatih.

“Tanpa diberi honor pun, saya dan kawan-kawan siap untuk mengibarkan bendera untuk Sumsel ini. Tapi kalau tidak makan, bagaimana bisa pak? Kami tidak minta kesamaan dengan atlet normal, namun semenjak saya jadi ketua NPC, kami belum dapat anggaran tersebut. Kapan kami dapat ‘kue’ (istilah untuk anggaran) seperti yang dijanjikan. ‎Kami adalah kontingen Sumsel, bawa bendera Sumsel, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah,” ungkap Ryan.‎

Menurut dia, kepedulian Pemprov Sumsel terhadap atlet disabilitas jauh dari harapan. Kondisi ini sangat berbeda dengan provinsi lain yang terbilang cukup konsentrasi dengan keberadaan atlet disabilitas.

Dia mencontohkan, Provinsi Riau menganggarkan Rp 13 miliar dalam ajang Peparnas 2016. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur menyediakan hampir Rp 10 miliar, belum lagi Jawa Barat selaku tuan rumah yang mengeluarkan anggaran berlimpah bagi atlet disabilitas.

“Riau besar, Kaltim begitu juga, kalau Jawa Barat jangan ditanya lagi berapa anggarannya. Nah, kalau Sumsel, sampai sekarang nol besar,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada Peparnas 2016, pihaknya mengajukan anggaran kepada Pemprov Sumsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel sebesar Rp 405 juta. Kabarnya, anggaran yang diterima (ACC) hanya Rp 120 juta, itu pun sampai saat ini tak kunjung dicairkan.

“Mereka bilang ‘kuenya’ kecil, kami maklum. Tapi mana kuenya, mana dananya. Kami sudah kehabisan energi, atlet butuh makan, suplemen, toh kami bawa nama Sumsel,” tegasnya.

Menurut dia, atlet disabilitas semestinya disetarakan dengan atlet dalam naungan KONI. Sebab, prestasi atlet disabilitas Sumsel tak kalah di banding atlet lain. Bahkan, beberapa atlet asal provinsi itu masuk dalam ajang olimpiade atlet disabilitas di Rio, Brasil.

“Kami harumkan nama Sumsel. Meski tidak mesti terlalu disamakan dengan atlet umum, tapi ada kepedulian,” tukasnya.‎

Sementara itu, Ketua Komisi V  Fahlevi Maizano menjelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun ia belum menemukan peraturan yang mengikat terkait dengan NPC pasca lepasnya mereka dari KONI. Untuk itu, dirinya akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) untuk meminta kejelasan tentang NPC tersebut.

“Untuk menerima dana hibah, kita harus jelas peraturannya. Sebab jika tidak, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, besok saya akan memanggil Kadispora untuk menjelaskan kedudukan NPC ini. Terlepas dari itu, ini tanggung jawab bersama. Sebab NPC Sumsel juga ikut mengharumkan nama Sumsel. Jika memang terkendala regulasi, ya akan kita buatkan regulasi tersebut,” tutup politisi PDIP ini.

Terpisah, Kadispora Sumsel, Yusuf Wibowo menuturkan, dirinya siap jika memang dipanggil oleh DPRD Sumsel.

“Selama ini NPC telah kami perhatikan. Mereka memang belum masuk program pelatihan, hanya saja dibantu penginapan menggunakan wisma. Kalao soal makan memang mandiri,karena mereka belum masuk Pelatda yang di tanggung Dispora, belum lagi transportasi untuk mereka latihan juga kita bantu. Tuduhan mereka jika Dispora tidak memperhatikan NPC tidak benar, tetap diperhatikan, hanya saja memang terbatas, keberangkatan ke Bandung ini saja kita bantu. Sementara memang NPC itu telah menggelar Pelatda sendiri sejak Januari lalu, jelas tidak ada bantuannyalah,” pungkasnya. (AD)

Comments
Loading...