MENARAnews, Nusa Dua (Bali) – Lembaga Kebijakan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan masukan tentang pengadaan pemerintah mengenai kebijakan jasa konstruksi. LKPP, idealnya memiliki peraturan yang memuat BAB tersendiri terkait jasa konstruksi, karena pengadaan jasa tersebut memiliki karakter berbeda dengan pengadaan barang. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi, Yusid Toyib kepada pers, ketika mengawal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Acara Internasional Public Procurement Conference (IPPC) ke-VII tahun 2016 di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/8/16).
Pengadaan jasa khususnya jasa konstruksi memiliki karakter dimana pekerjaan tersebut yang secara fisik sebelumnya tidak ada, kemudian dibangun menjadi “ada”. Hal ini jelas berbeda dengan pengadaan barang yang memang barang tersebut sudah diproduksi lalu diperjual belikan. Terdapat pengalaman ketika satuan kerja (Satker) melakukan pembelian barang ternyata itu masuk pada aturan-aturan pengadaan jasa, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi”. Ujar Yusid.
Sementara itu, Deputi bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, sempat mengatakan e-katalog atau e-purchasing akan meningkatkan efisiensi belanja melalui cost reduction.
Selain itu, dari proses kompetisi, semakin banyak produk yang masuk, maka penyedia akan saling membandingkan harga produksinya masing-masing. Jika ada satu produk yang lebih murah dengan kualitas yang sama, maka kompetitor bisa minta negosiasi ulang untuk diturunkan harganya.
Dirjen Bina Kontruksi ppun sempat memberikan masukan kepada LKPP, “aturan ke depan e-katalog harus dapat menutp peluang untuk adanya proses negosiasi”
Sementara itu, Kementerian PUPR mendukung penyelenggaraan event IPPC ke-VII yang diselenggarakan oleh LKPP yang bekerjasama dengan University of Florida Amerika Serikat, di Nusa Dua, Bali. Ajang seminar internasional yang dilaksanakan 2 tahun sakali ini, menghadirkan para pakar dan peneliti dari sekitar 40 negara.
Ke depan, menurut Yusid, dukungan Kemeterian PUPR dalam penyelenggaraan konferensi internasional pengadaan publik (public procurement) tersebut ditujukan agar berbagai pihak dapat lebih aktif lagi memanfaatkan hasil penelitian para pakar pengadaan barang dan jasa dari seluruh dunia. Proses pengadaan barang dan jasa ini merupakan proses yang membukakan pintu, agar proses bisnis dan ivestasi di Indonesia, khususnya di sektor pemerintah, lebih dinamis dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman.