MENARAnews, Medan (Sumut) – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumtera Utara angkat bicara soal tindakan Kepolisian, BNN dan TNI yang melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Polisi. Haris dilaporkan karena membeberkan ‘curhat’ gembong Narkoba Freddy Budiman yang dieksekusi mati.
Staff Operasional KontraS Sumut Amin Multazam, mengesalkan tindakan tiga institusi yang terkesan reaksioner menanggapi apa yang dilakukan Haris.
“Harusnya informasi ini ditanggapi dengan kepala dingin dan sesegera mungkin di follow up agar oknum-oknum nakal yang ada di dalam tubuh institusi tersebut bisa di bersihkan,” kata Amin Multazam dihubungi VIA Whatsapp, Rabu (03/08/2016).
Dia beranggapan, informasi penting yang diunggah Haris melalui media sosial bukan malah menjadi bumerang bagi pemberi informasi.
“Kalau begini, bisa bahaya, bisa jadi tidak ada lagi yang berani memberikan info tentang ulah oknum aparat dan institusi nakal di Negara ini,” katanya.
Amin juga mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum kalau ada oknum penegak hukum yang terlibat dengan bisnis haram seperti narkoba. Masih banyak testimoni seperti yang diungkapkan Freddy.
“Kalau kita boleh jujur, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses backing membacking, sandiwara hukum, hingga peradilan sesat sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat. Tidak sulit untuk mengumpulkan testimoni-testimoni masyarakat yang isinya serupa freddy,” ungkapnya.
Seharusnya, menurut Amin, apa yang diungkapkan Haris, dapat dijadikan momentum untuk membongkar kebobrokan dan pembersihan habis oknum-oknum nakal dalam institusi itu.
“Kita harus berangkat dari pemahaman bahwa membeberkan apa yang disampaikan Freddy bukanlah langkah untuk menghancurkan dan mencemarkan nama baik suatu institusi tertentu. Tapi spiritnya adalah untuk memperbaiki dan mendorong terciptanya aparat hukum yang benar-benar menegakkan hukum. Agar keadilan bisa dirasakan oleh semua kalangan di Negara tercinta ini,” pungkasnya. (Yug)