MENARAnews, Medan (Sumut) – Ratusan warga Sari Rejo pagi tadi, Rabu (3/8/2016) mendadak memblokir jalan Polonia I Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. (3/8/2016). Warga memblokir jalan diketahui mendapat kabar bahwa tanah tempat mereka tinggal sekarang akan dibangun rusunawa oleh seorang pengusaha pengembang.
Moses Sitohang, Wakil ketua Forum Masyarakat (Formas) Sari Rejo bilang warga menolak pembangunan rusunawa karena menduduki tanah tempat tinggal mereka.
“Warga sudah nyaman tinggal disini, sudah lengkap semua. Sudah ada air, listrik dan warga semua sudah kompak. Disini udah ada kantor camat, kantor lurah, mesjid ada 6, pesantren 1, Rumah sakit 2, ada juga kuil terbesar di Asean, panti asuhan juga, ada tiga gereja. Itulah yang ada di Sari Rejo,” kata Moses kepada wartawan.
Moses beberkan, Lurah, BPN bersama AURI dan warga pernah bilang mau datang untuk mengukur batas tanah antara warga dan komplek CBD Polonia. Menurutnya, hingga saat ini belum ada datang.
“Mereka pernah bilang mau datang ngukur batas tanah, tapi gak datang juga, mereka semua pembohong. BPN juga berjanji akan memberikan sertifikat tanah melalui Prona. Itu janji BPN. Kok tiba-tiba kami dengar AURI mau bangun rusunawa?” heran Moses.
Moses bersama Formas tegaskan akan mendukung warga Sari Rejo untuk bersama-sama memperjuangkan hak warga Sari Rejo.
“Ini akan terus berlanjut sampai kami dapat sertifikat. Kami sudah sepakat dengan warga akan berjuang bersama-sama. Tujuan kami hanya sertifikat. Sampai anak cucu kami, kami siap memperjuangkan ini. Kami siap melakukan aksi,” tegas Moses.
Warga yang didominasi kaum ibu ini teriak-teriak. Mereka menyebut TNI AU lebih kejam daripada penjajah.
Lebih lanjut, Moses Sihotang sebutkan ada 260 hektar lahan yang diklaim TNI AU. Namun tanah milik masyarakat tersebut dapat dibuktikan dengan surat Badan Pertanahan Negara (BPN). Moses mengatakan bahwa TNI AU secara perlahan mengusir warga dengan menyerobot tanah milik warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia secara perlahan.
“Tadi saya dengar tanah warga yang mau dibangun rusunawa. Makanya warga marah,” katanya.
Masih kata Moses, dulunya tanah tersebut milik orang India. Setelah orang India itu kembali ke negaranya, warga sekitar menggarap tanah menjadi lahan pertanian dan kemudian jadi perumahan.
“Warga pada tahun 1948 sudah disini sedangkan AURI (TNI AU) baru datang kemari tahun 1950. Rencana AURI mau bangun rusunawa, jadi kami tolak. Ini kan tanah warga sini, alas haknya ada dari surat keterangan camat. Jadi, yang mau dibangun ini bukan tanah AURI, maupun pemerintah,” ujarnya.
“Awalnya memang Sultan Deli menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah Belanda pada masa itu. Kemudian pemerintah Belanda memberi hak kelola kepada orang India untuk memelihara lembu dengan syarat susu lembu dijual kepada Belanda,” lanjutnya.
Setelah itu, orang India yang sebelumnya mengolah tanah pemberian Sultan meninggalkan tanah ini dan kembali ke negara asalnya. Kemudian tanah tersebut digarap oleh warga. Sultan pada masa itu tidak keberatan jika tanah ini diberikan kepada warga, bukan ke pemerintah.
Hingga saat ini, pemblokiran jalan masih berlangsung. Petugas Polsekta Medan Baru yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi berusaha meredam amarah masyarakat.
Akibat pemblokiran tersebut, jalan seputaran eks bandara polonia menjadi macet. Petugas kepolisian tampak turun untuk mengatur lalu lintas. (Ded)