Kebijakan PKSN Terabaikan, Wilayah Perbatasan Kepulauuan Wetar Kabupaten MBD Tidak Diperhatikan

Menaranews, Ambon (Maluku) – Keadilan itu hakiki, sehingga jika secara absolut tidak dijalankan, maka pasti akan menimbulkan riak-riak protes. Hal itulah yang terjadi ketika masyarakat di Wetar tahu bahwa ada Peraturan Presiden yang mengatur Wetar sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) tetapi belum menjadi perhatian serius.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku menempatkan tiga wilayah di Indonesia yang masuk sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Tiga daerah itu adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB.red) dan Maluku Barat Daya (MBD.red) khususnya di Pulau Wetar.

Untuk diketahui, Pusat Kawasan Strategis Nasional (PLSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan ketaganan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Anggaran untuk pembangunan kawasan ini bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Namun, khusus untuk PKSN Ilwaki di Pulau Wetar, Perpres 33 Tahun 2015 ini sepertinya tidak mumpuni.

Pasalnya hingga kini pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Maluku belum juga mengimplementasi program-program sebagaimana 12 item yang ada dalam Bab IV Pasal 11 Ayat 5 Perpres tersebut, diantaranya; membangun pusat pelayanan kepabean, karantina dan keamanan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan industri pengolaan perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi dan atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim.

Selain itu, pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan dan holtikultura, pusat poromosi pariwisata unggulan berbasis potensi lokal, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat pelayanan angkutan sistem umum penumpang dan angkutan barang regional, pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional serta pusat pelayanan tranportasi udara internasional dan nasional. Hal inilah yang mengundang tanya bagi masyarakat setempat. Tak urung pemuka masyarakat setempat pun angkat suara. Adalah Soleman Masadu yang adalah salah satu latupati setempat dan Dominggus Mawilik Kepala Desa Ilwaki kepada wartwawan ini di Ambon (31/8) memaparkan curhatan hati mereka terkait belum adanya tanda-tanda implementasi program-program ini, selain bidan pertahanan dan ketahanan negara yang cukup mendapat perhatian dari pihak TNI dan kepolisian.

“Kami masyarakat di Wetar sangat salud dengan pihak TNI dan kepolisian yang begitu responsif terhadap Perpres 33 Tahun 2015 ini sehingga telah membangun berbagai fasilitas pertahanan keamanan di Wetar, 11 bidang lainnya belum ada perhatian pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat sama sekali,” pungkas Soleman Masadu.

Ditambahkan, masyarakat sudah lama mengetahui tentang penetepan Ilwaki, Wetar sebagai wilayah yang masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) karena sudah ada soialisasi dari pemerintah kabupaten lewat Badan Nasional Pengelolah Perbatasan.

“Kami, dijelaskan pula bahwa untuk implementasi program-programnya dana bersumber dari APBN, ABPD Provinsi Maluku dan APBD Kabupaten MBD sendiri. Namun kami menunggu dan menunggu tapi belum juga ada action di lapangan,” pungkasnya.

Padahal lanjutnya, untuk kepentingan ini, masyarakat sudah siap untuk membebaskan lahan sebanyak 2000 Ha, belum termasuk lahan untuk pembangunan bandar udara. “Pokoknya kami masyarakat Wetar yang selama ini hanya merasakan remah-remah pembangunan sangat bersyukur dengan adanya Perpres tersebut. Karena itu kami akan mendukung sepenuhnya karena kami menganggap ini adalah berkat Tuhan dan sudah saatnya kami nikmati. Tapi ya begitulah, hingga kini kami masih tetap menunggu,” ungkapnya.

Masadu juga mengatakan dari tiga PKSN di Maluku, hanya Ilwaki saja yang belum menjadi pusat pemerintahan. Dan untuk hal ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, karena pemekaran wilayah kepulauan selatan daya semenetara berporses. “Ya kalau pemerintah pusat punya rencana lain dengan Wetar juga kami persilahkan,” ketusnya.

Sementara itu, selain memuji TNI, Kepala Desa Ilwaki, Dominggus Mawilik juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten MBD yang sudah memulai mengimplementasikan Perpres 33 Tahun 2015 itu melalu pembangunan dengan menggunakan anggaran APBD.

“Ya, untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, perhatian pemerintah kabupaten sangat cukup. Bahkan tahun ini, yang kami dengar telah dianggarkan dalam APBD untuk melakukan SID untuk pembangunan bandar udara. Nah, dari sana kita akan tentukan berapa lahan yang akan kita siapkan dan berikan secara cuma-cuma untuk pembangunan bandara tersebut,” jelasnya.

 Kedua mereka berharap, Perpres Nomor 33 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Prseiden Republik Indonesia Joko Widodo itu tidak hanya menjadi deretan regulasi yang tidak punya manfaat kepada masyarakat. “Ya, kami ingin mengetuk hati Pemerintah Provinsi Maluku yang menurut kami saat ini sangat minim sekali perhatiannya ke Wetar dibandingkan pemerintahan peridoe bapak Karel Albert Ralahalu yang sampai empat kali mengunjungi Wetar bahkan hingga nyaris celaka dengan helikopter. Demikian juga dengan pemerintah pusat. Pokoknya berlandaskan pada Perpres ini kami akan berjuang agar hak-hak kami, masyarakat di Wetar yang selama ini terpinggirkan bisa diperoleh dengan baik,” ungkap Masadu dan Dominggus Mawilik. (RM)

Comments
Loading...