MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kalteng mengalami peningkatan. Tahun 2014 terdapat sekitar 134 kasus, sedangkan tahun 2015 menjadi 147 kasus.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail dalam sambutanya pada kegiatan pertemuan rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senin (01/08/2016) di Palangka Raya mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2016 sebanyak 33 kasus, dan kasus terbanyak yakni KDRT yakni sebanyak 22 kasus.
“Data kekerasan terhadap anak secara keseluruhan 33 kasus. Kasus paling banyak terjadi adalah persetubuhan terhadap anak sebanyak 11 kasus dan ini belum semua P2TP2A kabupaten/kota melaporkan,” jelas Habib Said Ismail.
Dirinya menyampaikan, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Anak (P2TP2A) sangat diperlukan, baik di provinsi, kabupaten atau kota.
Dengan adanya pusat layanan terpadu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan kekerasan lainnnya. Upaya seperti sosialisasi sampai dengan tingkat RT, diharapkan dapat menekan dan mengintervensi peningkatan kekerasan terjadi.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan MoU ke Penegak Hukum seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng.
“Ini baru di Provinsi Kalteng yang ada melakukan MoU terhadap penindakan hukum kekerasan perempuan dan anak melibatkan Lembaga Adat. Berdasarkan hasil laporan Damang, banyak sekali kasus kekerasan yang diselesaikan secara adat,” jelas Endang.
Menurutnya, hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait KDRT. BP3AKB Provinsi Kalteng juga melakukan kerjasama ke seluruh Anggota PKK se Kalimantan Tengah untuk membentuk tim pencegahan kekerasan di wilayah masing-masing.
Pihaknya juga melakukan kerjasama ke sejumlah rumah sakit daerah seperti Doris Sylvanus serta Rumah Sakit Bhayangkari terkait penangan medis seperti visum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
“Kita hanya meminta kepada Pemerintah Pusat, pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan baik perempuan dan anak secara gratiskan, mengingat kebanyakan korban perekonomianya menengah ke bawah,” jelasnya menambahkan.
Dia menginformasikan, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan Peraturan Daerah (Perda) masih dalam tapa proses di DPRD Provinsi Kalteng.
“Mengenai Koordinasi dengan instansi terkait, selama ini kita sudah melakukan hal tersebut seperti berokoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Rumah Sakit Umum Daerah serta puskesmas-puskesmas yang ada,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.