MENARAnews, Ambon (Maluku) – Ketua Pospera Maluku Ferry Kasale, kepada MENARAnews.com di Ambon (11/8) menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus Puttileihalat terkait dengan lelang jabatan eselon II yang di sedang dalam proses seleksi, adalah langkah yang keliru dan tidak etis karena sangat tergambar adanya muatan politik
“Kebijakan yang diambil oleh Bupati ini sangat keliru dan irasioanal, karena dalam beberapa waktu lagi masa jabatan Jacobus Puttileihalat sudah berakhir sebagai Bupati SBB,” cetusnya.
“Bayangkan Bupati Jacobus Puttileihalat yang memimpin Kabupaten SBB selama dua periode tidak pernah melakukan lelang jabatan namun saat di masa akhir jabatannya ini yang tinggal berapa waktu lagi, ia justru menhadakan lelang jabatan, apakah ini wajar untuk dikatakan sebagai kebijakan,” ungkapnya.
“Proses lelang jabatan yang dilakukan pada tiga instansi itu hanya mau diisi oleh saudara-saudara kandung bupati, demi mengamankan kepentingannya pada Pilkada 2017 Kabupaten SBB. Misalnya, Plt Kadis PU, Reimond Puttileihalat (Kakak kandung Bupati), Kepala Dinas Pendidikan Syane Putilehalat (Adik kandung Bupati), Sementara Plt Kepala BPMPD diisi oleh kakaknya yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi K-13,” tutur Kasale.
Kasale yang juga adalah anak daerah Kabupaten SBB ini menagtakan “Kebijakan yang tidak waras ini harus ditolak karena bisa melahirkan preseden buruk terhadap birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat,” tegasnya.
“Selama ini masyarakat SBB sudah mengetahui bahwa proses pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati SBB Jacobus Puttileihalat hanya berselubung nepotisme, Kebanyakan jabatan-jabatan SKPD di Kabupaten SBB yang bersifat strategis diisi oleh saudara kandung Bupati,” jelasnya.
Tambahnya, dalam beberapa hari ke depan periodesasi Bupati SBB sudah selesai, maka seluruh hal yang berkaitan dengan birokrasi SBB itu dikelola dan diorganisir oleh caretaker yang nanti ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta. (RM)