Investor Sektor Tambang Siap Ikuti Aturan Pemerintah Kalteng

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tampakanya para investor baru khususnya dibidang pertambangan sudah berinvestasi dengan melakukan kegiatan pertambangan jenis batu bara seperti di wilayah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng yang mencapai luasan sekitar 10.000 Ha lebih.

Munir Surjiono selaku Komisaris PT. Tajahan Antang Mineral (TJM) usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalteng di ruang Kerja Gubenur Kalteng, Rabu (31/08/2016) di Palangka Raya menjelaskan, maksud kedatangan pihaknya untuk meminta masukan apa yang harus dilakukan oleh para investor di Kalteng.

“Kami sudah berinvestasi di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas saat ini, dan kami ke sini mencoba memamerkan kepada pak Gubernur Kalteng (Sugianto Sabran.red) apa yang perlu kami kerjakan untuk bisa berinvestasi di Kalteng” jelas Munir diwawancarai usai melakukan pertemuan.

Dia menjelaskan, dengan visi dan misi oleh Pak Gubernur yakni ingin meningkatkan pendapatan asli daerah tentu kami selaku investor dari luar yang penting bagaimana bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Disampaikan Munir kembali, banyak berita yang mengatakan kasus kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum karena investornya bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena banyak kasus pemberian izin bisa tumpang tindih, sehingga merugikan pihak investor.

“Kendala kami adalah terkait kawasan lahan yang tidak disalurkan oleh Pemerintah Daerah. ini mempersulit kami para investor, dan Gubernur Kalteng akan membantu dan mendukung sepenuhnya.” jelasnya kembali.

Dirinya menyampaikan, dari luasan 10.000 Ha lebih tersebut, sekitar 1000 Ha lebih sudah dimulai kegiatan pertambangan batu bara, dan saat ini sudah mulai eksplorasi dan akan berkembang lebih luas lagi.

Terkait sejumlah persyaratan dari Pemerintah Daerah diantaranya seperti menggunakan NPWP daerah, menggunakan Plat Kenderaan KH (Kalimantan Tengah, red), menanam saham di Bank Kalteng dan ketentuan-ketentuan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran dan keinginan yang normal oleh Pemerintah Daerah. Namun yang terpenting bagaimana para investor bisa meningkatkan perekonomian daerah.

“Yang menyulitkan kami adalah sulitnya mengeluarkan izin dari Pemerintah Daerah. Kita tentu akan mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya akan mengoptimalisasikan resources dari daerah baik dari pekerjanya dan pelaksana dilapangan, tetapi yang profesional” tutupnya. (Arliandie)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...