MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Jika dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh 2014, pada tahun 2015 IDI Aceh turun 4,51 poin menjadi 67,78 persen. Hal itu disampaikan, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh, Abdul Hakim, M.Si dalam rapat bulanan BPS Agustus 2016 di Kantor BPS Provinsi Aceh.
“Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Aceh tersebut secara umum masih dalam kategori ‘sedang’,” tutur Abdul Hakim, M.Si.
Abdul Hakim, M. Si mengatakan, tingkat demokrasi pada IDI dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks>80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks<60). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil society), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy).
Sementara itu, penurunan IDI Aceh 2015 disebabkan karena merosotnya variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang semula pada 2014 sebesar 100.00 menjadi 0 pada 2015. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah diukur dengan dua indikator, yakni Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN serta Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Kedua indikator tersebut merupakan indikator baru di IDI 2015 yang ditujukan untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran IDI di lapangan. (AM)