MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin menekankan kepada para Bupati di daerah dan perusahaan pemilik lahan perkebunan agar turut andil untuk secepatnya berusaha menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui sosialisasi ke semua pihak terkait.
Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Pemprov Sumsel dan Kodam II/Sriwijaya juga telah bersedia bekerjasama dalam menyelenggarakan Sosialisasi Restorasi Gambut untuk mengurangi bencana kabut asap yang terjadi tahun lalu. Dengan menandatangani kesepakatan kerjasama merestorasi lahan gambut dan melakukan pengembangan BIOS 44 dan Foam 44, pada acara sosialisasi tentang program restorasi gambut diselenggarakan BRG, di Ballroom Aryaduta Hotel, Selasa (9/8).
Alex dalam sambutannya mengatakan, dari mulai Bupati dan jajaran satuan perangkat daerah pada musim panas ini harus turun langsung mengawasi ke bawah, agar juga bisa memberikan arahan sekaligus memerintahkan camat untuk menyuruh kades agar menyampaikan kepada masyarakat untuk menecegah bahkan menanggulangi kebakaran lahan.
“Anggota kepolisian juga harus berlaku tegas dalam menindak pelaku kebakaran. Masalah ini sangat penting karena telah nampak titik Hotspot di sebagian tanah mineral dan di lahan gambut,” terangnya.
Alex menceritakan, kondisi cuaca ekstrim yang memacu titik hotspot sudah dimulai. Suhu udara telah mencapai 33 derajat celcius, ancaman Karhutla mulai nyata. Bahkan dua hari lalu di kawasan jalan Palembang Indralaya kiri kanan terdapat semak-semak terbakar, entah sengaja atau tidak terjadi kebakaran.
“Saya pernah menjadi bupati selama dua periode namun tidak pernah terjadi kebakaran karena saya memantau dan mengawasi agar bencana tersebut tidak terjadi,” tegas Alex.
Alex juga berterimakasih untuk para bupati yang menyempatkan hadir seperti dari Ogan Ilir dan Banyuasin yang hadir langsung dalam sosialisasi ini.
Lanjut Alex, ia meminta kepada Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Fathurozi untuk memberikan catatan para bupati dan pemilik lahan yang tidak antusias untuk menyempatkan hadir untuk mendapatkan pengarahan dari BRG.
Dia menyayangkan ketika terjadinya karhutla tahun kemarin sudah banyak membela perusahaan yang memang tidak bersalah dengan kejadian itu, namun ia juga mendorong diberikan sanksi tegas kepada perusahaan tidak taat kepada peraturan.
“Kepada para LSM untuk bisa memberikan penilaian yang tepat, yakinkan pada masyarakat apa yang kita sudah lakukan untuk menanggulangi ini,” ucap Alex.
Kemudian Alex memuji langkah dari Pangdam II/Sriwijaya dan jajarannya yang telah memimpin Sumsel, Jambi, Riau di kawasan Sumatera untuk siap sigap mencegah Karhutla jangan sampai terjadi.
Mewakili Kepala BRG, Sekretaris BRG Hartono Prawiratmadja menyatakan untuk seluruh pihak dapat bersiap-siap menanggulangi upaya kebakaran, sebagaimana adanya Peraturan Presiden No. 1 untuk menugaskan kepada seluruh Gubernur untuk melakukan ekosistem restorasi gambut yang telah didegradasi.
Dalam catatatanya, beberapa kabupaten prioritas lain sudah mulai direstorasi sebanyak 600 ribu hektar.
“Memang tidak mudah merestorasi tanpa adanya kaitan dari pemangku kepentingan yang terkait untuk melakukan restorasi,” katanya.
Dikatakan Hartono, enam bulan melakukan persiapan dan koordinasi sebagaimana dengan harapan presiden agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaiknya, serta dari kementrian Lingkungan Hidup terkait regulasi payung dalam pelaksanaan restorasi gambut.
“Tercatat sebanyak 12 juta hektar gambut yang ada di Indonesia, ada 8 juta hektar tedegradasi. Sementara Presiden memerintahkan lakukan restorasi seluas 2 juta hektar, maka kami lakukan prioritas 2 juta hektar yang akan direstorasi,” ujar Hartono.
Ditambahkannya, mereka telah melakukkan serangkaian persiapan, yang dilakukan apa yang ditargetkan, agar dapat direliasisasikan, kemudian mempersiapkan program sosial center agar kegiatan restorasi kawasan yang teridentifikasi bisa dapat dukungan dari msyarakat stakeholder agar kegiatan ini bisa dilakukan selama-lamanya agar target restorasi mendapatkan hasil maksimal serta menjadi pencegah kebakaran yang menghantui wilayah prioritas tersebut.
Sementara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Sudirman mengharapkan, Badan Restorasi Gambut dan Pemprov Sumsel tidak menyimpang dari aturan dan kesepakatan agar perjanjian kerjasama proses pencegahan kebakaran lahan lambut akan lebih optimal.
Lanjut Sudirman, sebanyak 1,4 juta hektar yang rawan gambut terbakar tersebar di 6 kabupaten Provinsi Sumsel, bukan tanggung jawab TNI, Pemprov dan Badan Restorasi Gambut saja, namun seluruh komponen masyarakat.
“Kodam selalu siap membantu karena ini salah satu pengabdian dalam mendukung program pemerintah dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki dari seluruh jajaran Korem,” tutup Sudirman.
Sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari perusahaan pemilik lahan seperti PT Wilma, PT Sampoerna Ag, Persada Grup, Sinarmas Grup, Sinarmas Grup Muba, Sentosa Bahagia Persada, Hutan Musi Persada (MHP), PT Ciptamas serta PT Bumi Sentul. (AD)