spot_img

DAD Kotim Minta Kaji Ulang Rencana Larangan ASN Masuk Keorganisasian Adat

MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Pernyataan Gubernur Kalteng  H. Sugianto Sabran yang baru-baru ini menyatakan akan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk dalam keanggotaan Organisasi Adat Dayak  masih menuai pro dan kontra di media sosial dan reaksi dikeorganisasian Adat Dayak.

Wakil Ketua II Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim Dias Manthongka, menanggapi bahwa rencana penerbitan Pergub Kalteng tentang larangan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam.

“Kami berharap aturan baru itu agar betul – betul dikaji dan disosialisasikan terlebih dahulu apakah Pergub tersebut bisa atau tidak diterima oleh masyarakat adat itu sendiri, kami harap hal ini bertujuan baik untuk kepentingan masyarakat adat yang dalam arti luas dapat dipertahankan, dan jika masih samar – samar bisa diperjelas atau dipertegas.” katanya (24/08/2016).

Menurutnya mengenai ASN yang tidak diperbolehkan ikut dalam organisasi tersebut merupakan rencana aturan baru yang tentunya perlu pengkajian khusus dan bertahap.

“Kami harap bapak Gubernur membentuk tim pengkajian terlebih dahulu, kalau memang kelembagaan adat itu harus independen dan berdiri tegak sesuai fungsi dan kewenangannya itu tidak menjadi masalah, namun kami berharap para ASN tetap dilibatkan setidak-tidaknya sebagai sekretaris supaya lembaga tersebut ada maknit kontrol dari perwakilan Pemerintah Daerah,” lanjutnya.

Dias menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada hal yang bertentangan antara Kelembagaan Adat dengan Pemerintah Daerah, namun dengan adanya larangan kepada ASN ikut dalam keorganisasian adat, perlu dipertimbangkan kembali apakah ASN diperbolehkan untuk menjadi sekedar anggota atau tidak masuk dalam kepengurusan sehingga tidak berdampak pada tugasnya sebagai ASN.

Dia juga mengharapkan agar Pergub yang nantinya akan diterbitkan merupakan langkah kemajuan untuk Kalteng, “kami berharap Pergub yang akan di keluarkan nantinya lebih baik dari produk sekarang dan selalu membela kepentingan masarakat adat dari segala bentuk penindasan,” lanjutnya

Tokoh Adat Dayak Kotim ini juga berpesan agar Gubernur Kalteng dalam penerapan Pergub terkait larangan ASN tersebut juga berlaku bagi lembaga atau organisasi lainnya. seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM. Red), Media Massa, Partai Politik, dan organisasi lainnya.

“Intinya ASN harus fokus mengurus pekerjaan dinas saja supaya ada perimbangan,” tutup Dias. (K/Hidayat)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,043PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles