MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Dalam rangka membangun budaya integritas nasional yang dimulai dari daerah, dengan menyentuh secara total para pejabat daerah selaku pelaksana di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Deputi Pencegahan bekerjasama dengan Pemprov Sumsel menggelar Workshop pembentukan Komite Tunas dan Sistem Integritas Provinsi Sumsel di The Daira Hotel Palembang, Rabu (10/8).
Pembukaan Workshop dihadiri langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel M Giri Ramanda, Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam kesempatan tersebut mengatakan, workshop sangat penting khususnya bagi para kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel. Pasalnya, kegiatan ini berisikan pelatihan meningkatkan integritas dari individu para pejabat.
Alex mengharapkan, apa yang nantinya disampaikan dalam Workshop ini hendaknya dicermati dengan baik sehingga kedepan dapat dilakukan penerapannya di masing-masing SKPD.
“Apa yang disampaikan ini akhirnya tergantung kepada kita semua. Jadi, seluruh SKPD ikutilah dengan serius, hayati dan kita terapkan dalam pelaksanaan setiap hari,” tegas Alex.
Lanjut Alex, kondisi Sumsel sendiri saat ini sedang menghadapi permasalahan besar yakni efisiensi, ini semua intruksi langsung dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi sendiri di daerah, sehingga mengakibatkan bongkar pasang anggaran.
Menurutnya, Workshop ini menjadi kesempatan yang baik bagi Sumsel karena mendapat pelatihan yang berharga dari badan yang integritasnya sudah tidak diragukan lagi yakni KPK RI.
“Terimakasih kepada KPK yang dengan susah payah mengadakan kegiatan ini dengan tujuan meningkatkan integritas kita semua. Jadi akhirnya nanti tergantung dari kita sendiri karena dengan mengikuti pelatihan ini serius tentu akan bermanfaat,” terangnya.
Group Head Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Pencegahan KPK RI Asep Chairullah mengatakan, Secara keseluruhan pihaknya sudah menggelar 42 kegiatan serupa mulai dari Kementrian, pemerintah provinsi, dan lembaga.
Menurutnya, kegiatan ini berisikan pendidikan tentang pengendalian strategis Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan integritas pejabat daerah sehingga diharapkan akan menurunkan tindak korupsi.
“Korupsi merupakan permasalahan sedangkan Integritas merupakan solisinya. Jadi, dengan meningkatkan Integritas dan pengendalian strategis tentunya akan menurunkan tindak KKN,” ungkapnya.
Lanjut Asep Chairullah, pendidikan ini akan berkelanjutan bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah di Sumsel dengan diberikan pelatihan mulai dari para pejabat daerah serta pejabat DPRD di daerah.
Dijelaskannya, peningkatan integritas sangat penting dilakukan. Pasalnya, jika sudah terindikasi adanya tindak KKN, sistem secanggih apapun tidak akan mampu mengatasi.
“Dengan ini kita harapkan Sumsel sudah menjadi satu kesatuan, dengan para pemimpinnya yang tidak lagi memikirkan apa yang didapat melainkan apa yang bisa diberikan,” ujarnya.
Sementara, Inspektur Provinsi Sumsel Tanda Subagio dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Deputi Pencegahan KPK RI tentang kegiatan Workshop Integritas.
Peserta workshop sebanyak 30 orang yang terdiri dari 10 orang dari DPRD Sumsel terdiri dari Pimpinan Komisi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, serta para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, berlangsung selama 10 sampai 12 Agustus. (AD)