Bersama Mencari Solusi Terbaik Permasalahan Sengketa Lahan

MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Semangat jurnalistik dan keorganisasian di Kotim semakin berwana dengan diadakannya Diskusi Publik bertema “Mencari Solusi Permanen Permasalahan Sengketa Lahan Antisipasi Ketidakstabilan Kondisi Investasi dan Pemicu Konflik Berkepanjangan.” Acara ini sendiri digelar oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sampit bekerja sama dengan MENARAnews yang secara positif disambut dengan baik oleh instansi dan pihak – pihak terkait.

Ketua PC NU Kotim Dr HM Thamrin Noor MM dalam membuka kegiatan itu mengingatkan betapa pentingnya penyelesaian sengketa lahan terutama oleh pemerintah, karena itu perlu ketegasan pemerintah dalam melakukan mediasi-mediasi.

“Diskusi publik ini sangat bagus sekali. Permasalahan sengketa lahan ini saling terkait baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah daerah,” kata Thamrin.

Sementara itu, semua narasumber, baik dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kotim, Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim, Dewan Adat Daerah, Kedamangan, Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada intinya memberikan alasan yang sama dalam penyelesaian sengketa lahan, yaitu kejujuran.

Banyak penyelesaian sengketa lahan terbentur oleh masalah kepentingan-kepentingan, baik itu dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perusahaan perkebunan sabagai pemegang hak guna lahan, maupun masyarakat yang telah mengelola secara adat sejak jaman dahulu menjadi berkonflik akibat ketidakkonsistenan dan kurang ada kejujuran sehingga permasalahan sengketa lahan tak kunjung selesai.

Adrianus Salampak, dari Bidang Pengawasan, Pengamanan dan Pengendalian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian masalah sengketa lahan

“Di pemerintah daerah itu ada namanya tim terpadu penyelesaian konflik perkebunan, berdasarkan Peraturan Gubernur No42 tahun 2014.” Kata Adrianus.

Di Kotim sendiri sudah terbentuk tim terpadu penyelesaian konflik sengketa lahan yang dibentuk mulai 2015, untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan di luar pengadilan. Sayangnya tim ini masih diisi orang-orang dari lembaga pemerintahan dan belum melibatkan lembaga adat.

Menurut Adrianus penyelesaian sengketa lahan ini tidak bisa diselesaikan dengan menyamakan permasalahannya. Karena, sengketa lahan didasari oleh sebab-sebab yang berbeda sehingga penyelesaian sengketa lahan cukup menelan waktu.

Di sisi lain, regulasi yang berubah-berubah juga mempengaruhi investasi perkebunan dan tentunya berdampak pada permasalahan sengketa lahan pula sehingga tidak terselesaikan. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim, Siswanto menerangkan hal itu.

Juga disebutkannya, dalam pengurusan penguasaan lahan ternyata di lapangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan tetapi tidak disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga konflik lahan semakin meruncing.

“Dalam proses pembebasan pada awalnya, begitu indahnya karena semua yang berkepentingan dan semua pemilik yang merasa menggarap lahan menyadari ini semua tanah Negara, masyarakat hanya menggarap. Jika lahan itu bisa digunakan akan diganti rugi dan jika tidak bisa akan diiklap,” kata Siswanto.

Tetapi diakuinya, dibalik penyelesaian sengketa lahan ini ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan tetapi mengkakibatkan konflik. Hal inilah yang menurutnya perlu adanya kejujuran.

Sementara pihak Kedamangan dan Dewan Adat Daerah, memadang penguasaan lahan dengan kaca mata adat. Menurut Damang Kepala Adat Mentawa Baru Ketapang, M Jais K, secara adat banyak aturan yang lebih tersirat daripada tersurat. Tetapi aturan adat yang dikelola oleh lembaga keadatan mempunyai dasar pada UUD 1945 pasal 18 yang jelas mengungkapkan pengakuan kepada masyarkat hukum adat dan perjanjian kesepakatan damai Tumbang Hanoi.

“Tentunya sebagai pemilik tanah air di Kalimantan, Kalimantan Tengah, jelas-jelas itu semestinya orang Dayak jadi tanah di Kalimantan semestinya milik orang Dayak. Tetapi bicara Negara kesatuan republik Indonesia memang ini milik Negara. Tetapi kita mencoba bicara indialisnya di Kalimantan, sebagai tanah air orang Dayak,” kata Jais.

Terkait investor, dalam penguasan tanah Jais berpendapat, masyarakat Dayak adalah pemiliki tanah leluhur dan perusahaan adalah pengguna tanah leluhur. “Dan masyarakat Dayak itu sangat terikat dengan alam, dimana rata-rata kebutuhan hidupnya tergantung dengan hutan dan tanaman hutan. Karena itu, sengketa lahan itu sangat penting jika penyelesaiannya harus dirunut bagaimana asal muasal tanah itu. Dan pemerintah seharusnya tidak sepihak dan mendasari penyelesaiannya dengan riwayat sejarah. (K/Dayat)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...