MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pandeglang Anti Korupsi (KAMPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Aksi tersebut merupakan refleksi dari adanya isu yang beredar di masyarakat Pandeglang bahwa terdapat monopoli proyek oleh salah satu oknum pejabat Pandeglang.
“Kabupaten Pandeglang merupakan daerah berkembang yang masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan secara menyeluruh, berkeadilan dan mereta,” tegas Koordinator Aksi Adit saat menyampaikan orasinya.
Untuk itu, lanjut Adit, kami disini membutuhkan kerja nyata dari aparatur pejabat Pandeglang supaya bisa memberikan kami kepuasan dan keindahan.
“Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah organisasi pemerintah yang seharusnya berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa, di Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Paket Pengadaan Barang, Pekerjaan Kontruksi atau Jasa lainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, ULP seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif serta persaingan yang sehat.
“Rakyat Pandeglang butuh kebenaran janji-janji Irna saat bersosialisasi di daerah yang dikunjungi, jangan memberikan janji manis saja tetapi pada kenyataannya hanya bisa berbicara tanpa ada tindakan nyata,” tutupnya. (Nz_kant)
Editor: Irdan