Aksi Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Korong Kabun di Kanwil Kemenag Sumbar

MENARAnews, Padang – Permasalahan Pembangunan Asrama Haji di Korong Kabun, Nagari Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman yanng bergulir sejak Desember 2016 memasuki puncaknya.  Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, Kota Padang (25/8), Aliansi Mayarakat Korong Kabun melakukan aksi unjuk rasa dari dengan koordinator lapangan Nasrul Anas dan massa sekitar 50 orang.

Sebelumnya, pukul 08.00 WIB massa aksi berkumpul di Lokasi pembangunan asrama haji di Korong Kabun, Nagari Kasang, Kec. Batang Anai  menuju Kantor Kanwil Kemenag Sumbar untuk  melakukan aksi unjuk rasa. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Korong merupakan gabungan suplier bahan pengembangan asrama haji UD Kupak dan UD Abdi, tukang dan pekerja asrama haji, pemilik rumah makan,  serta pemilik rumah kontrakan.

Dalam aksi unjuk rasa, massa aksi menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

  1. Meminta PT Ratu Karya selaku kontraktor melunasi sisa hutang sebesar Rp 10 Milyar.
  2. Meminta Pihak Kepolisian menangkap Kontraktor yang telah mengkorupsi uang suplier dan masyarakat.
  3. Meminta Gubernur membantu menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut.

Selanjutnya untuk mencari solusi permasalahan dan diskusi terbuka, 10 perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Kanwil Kemenag untuk berdiskusi dan mencari penyelesaian permasalahan dengan Drs. H. Damri Tanjung, MA (Humas, Plh. Kakanwil Kemenag Sumbar), H. Afrijal (Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Sumbar), dan Kombes Pol Chairul Aziz (Kapolresta Padang). Dalam diskusi tersebutt, didapatkan kesepakatan bahwa fokus pencarian para pengunjuk rasa adalah pihak kontaktor, dan segala cara akan ditempuh termasuk jalur hukum untuk menemukan yang bersangkutan. Sehingga uang pengunjuk rasa segera dibayarkan apabila pelaku telah ditangkap dan pembangunan Asrama Haji dapat dilanjutnkan.

“Jadi fokus kita sekarang bukanlah saling menyalahkan antara pihak Kemenag dan pengunjuk rasa. Tapi kita fokus cari pelaku yang membawa pergi uang suplier. Untuk proses hukum dan sebagainya, sebaiknya pengunjuk rasa yang membuat laporan sebagai korban,” jelas Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz saat diskusi bersama pengunjukrasa.

“Proyek Pembangunan Asrama Haji ini merupakan proyek yang besar nilainnya dan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah khususnya Padang Pariaman untuk dapat menyelesaikannya. Proyek ini bernilai ratusan milyar rupiah, sehingga apabila proyek ini tidak dapat diselesaikan dan bermasalah, maka kepercayaan pemerintah pusat akan hilang dan ini akan merugikan Provinsi Sumbar karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan sehingga pembangunan asrama haji tidak dapat dilanjutkan dan untuk kedepannya Sumbar tidak akan lagi diberikan proyek yang besar,” Lanjut Kapolres Padang

Dikarenakan cuaca hujan maka aksi unjuk rasa tidak dilanjutkan ke Kantor Gubernur maupun DPRD Kota Padang sesuai rencana. Para pengunjuk rasa membubarkan diri usai diskusi.  (MPR)

Comments
Loading...