MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Akibat terjadinya Deadlock pada pelaksanaan Musda DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Ilir (OI) membuat DPW PAN Sumsel mengambilalih dan akan membuat keputusan dalam waktu dekat.
Dikatakan Majelis Penasihat Partai DPW PAN Sumsel, Joncik Muhammad, tindaskan dilakukannya pengambilalihan tersebut telah sesuai aturan Partai, maka sudah menjadi kewajiban DPW PAN Sumsel dalam hal tersebut.
”DPW yang menentukan. Kalau bisa sebelum Pak Iskandar berangkat haji telah ada keputusan,” ujar dia (8/8).
Dilanjutkan Joncik, Musda PAN Ogan Ilir telah dilaksanakan pada 6 Agustus, sedangkan hari ini (kemarin) Musda juga dilakukan di Kabupaten OKI dengan sisanya daerah lain pada tanggal 19 Agustus mendatang.
” Kita pasti senangnya diselesaikan di tingkat bawah, musyawarah mufakat. Kalau ada yang tidak sepakat berarti ada yang tersakiti. Adil itu subjektif juga. Terpilih ketua itu ada yang merasa tersakiti. Kriteria kemampuan manajerial, finansial. Menjadi kewenangan DPW. Tidak harus dari formatur karena sudah domain DPW. Kalau masih juga di DPP kan ada Mahkamah Partai. Dak katek yang dipenuhi, AD/ART sudah jelas. Yang tadinya hak voters sekarang musyawarah mufakat,” beber Ketua Komisi II DPRD Sumsel ini.
Joncik menjelaskan, jika dalam musda DPD tidak terjadi musyawarah mufakat untuk menentukan ketua formatur, maka tim verifikasi DPW yang diketuai oleh bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi (POK), akan melakukan proses penentuan formatur tersebut dan keputusan akhirnya ada di DPW.
“Semua kewenangan DPW penuh. Bisa saja nanti DPW memutuskan ketua DPD itu bukan dari yang ada dalam formatur atau berbeda dari yang sebelumnya di tunjuk dalam formatur.
“Saya tegaskan, Ketua DPD bisa jadi tidak harus dari formatur, kan itu sudah jadi kewenangan DPW. Karena mereka tidak bisa bermusyawarah mufakat,” sambungnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel ini mengingatkan, sebelumnya DPW juga telah memberikan arahan kepada DPD, kalau bisa dari awal partai ini diputuskan musyawarah mufakat, karena itu lebih baik.
“Kalau terjadi deadlock, pasti ada yang tersakiti dan DPW harus mengambil sikap. Jika nantinya ada yang menggugat, karena merasa dizolimi dan lain sebagainya, dipersilahkan menggugat. Karena partai memang ada mahkamah partai,” tutupnya.
Sebelumnya, deadlock di Kabupaten OI tersebut dikarenakan salah seorang dari empat calon formatur atas nama Rusdi Tahar tidak sependapat, Musda itu sendiri berlangsung di Gedung PSBR Inderalaya, Sabtu (6/8).
Satu calon formatur DPD PAN Kabupaten OI, Azmi A Hadi sangat menyayangkan sikap Rusdi Tahar yang menendang kursi pada saat acara Musda III DPD PAN OI, lantaran tidak sependapat terhadap kesepakatan dari tiga calon formatur lainnya yakni Iskandar Syahbani, Herman Masrudin termasuk Azmi A Hadi yang memilih Azmi sebagai ketua DPD PAN OI periode 2016-2021.
“Saya sangat menyayangkan sikap kekanak-kanakkan ditunjukkan Rusdi Tahar yakni menerjang kursi. Karena, tidak sependapat dengan hasil musyawarah. Apalagi dia (Tahar) merupakan anggota DPRD Sumsel. Itu sama sekali tidak memberikan contoh yang baik,” sesal Azmi.
Sikap tersebut, dijelaskan Azmi, sama sekali memancing provokasi di hadapan para kader.
Usai menendang kursi, Rusdi Tahar langsung meninggalkan ruang Musda.
Ditambahkan Azmi, semestinya Rusdi Tahar bisa menahan diri dan mengontrol emosi sepelik apapun peristiwa yang terjadi.
Sementara, politikus senior Arhandi Thabroni yang juga anggota DPRD OI, usai Musda berlangsung “deadlock” mengimbau, seluruh kader dari jajaran pengurus sampai ke tingkat DPD PAN OI yang memadati ruang Musda untuk tetap tenang.
“Saya yakin DPW akan menentukan sebijak-bijaknya. Ini adalah konsekuensi politik, kami minta kepada seluruh kader maupun pengurus DPD PAN OI untuk bersikap tenang. Sikok manusio pun jangan ado yang panas. Jadi dak usah risau, jangan ado keributan, ini organisasi, siapapun bisa jadi pemimpin. Saya paham dan saya yakin, bahwa DPW akan menentukan keputusan yang bijak,” seru Arhandi.
Sementara itu, ketua Incumbent DPD PAN OI Rusdi Tahar menerima keputusan yang diserahkan kepada pihak DPW PAN Sumsel mengenai keputusan ketua DPD PAN OI periode 2016-2021 yang diambil alih oleh pihak DPW.
“Pada dasarnya, saya tidak sepakat mengenai penunjukkan Azmi A Hadi sebagai ketua DPD PAN OI pada Musda tadi. Dan seluruhnya saya serahkan kepada pihak DPW PAN Sumsel yang akan memberikan keputusan,” ujarnya. (AD)