MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Meski sempat tidak setuju dengan anggaran yang diusulkan tetapi akhirnya DPRD Kalteng bersama dengan Pemprov Kalteng sepakat menetapkan Anggaran Pendapatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Provinsi Kalteng Tahun 2016 sekitar Rp. 3,655 Triliun pada Rapat Paripurna ke Tujuh masa Persidangan II Tahun 2016, Selasa (9/8/2016) di Gedung Paripurna, .
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kalteng dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng pada pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2016.
Ketua DPRD Provinsi Kalteng R Atu Narang melalui juru bicara H.M. Fahruddin selaku Wakil Ketua Komisi A menyampaikan angka pendapatan tersebut juga dirincikan menjadi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sekitar Rp.1,2 Triliun, Dana Perimbangan Rp.2,4 Triliun, dan Pendapatan Lain-Lain Rp.11,24 Miliar.
Sementara itu, lanjut Fahrudin untuk Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp.3,55 Triliun dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.1,9 Triliun lebih dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.1,6 Triliun lebih dengan Surplus Belanja sebesar Rp.105 Miliar.
“Penerimaan pembiayaan Rp.3,2 Miliar, pengeluaran pembiayaan Rp.109 Miliar, Netto Rp.105 Miliar dan defisit pembiayaan sebesar Rp.105 Miliar yang ditutupi surplus belanja daerah sebesar Rp.105 Miliar,” jelas Fahruddin di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Kalteng Jl.S.Parman Kota Palangka Raya.
Dia menambahkan, tambahan pagu BL yang diusulkan oleh masing-masing komisi, kiranya dapat menjadi catatan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Provinsi Kalteng dalam proses pembahasan anggaran perubahan 2016 lanjutan.
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan anggota dewan yakni diharapkan ke depan Pemerintah Daerah perlu perencanaan target atau progresing pendapatan yang lebih cermat dan terukur sesuai dengan kapasitas fiskal dan potensi daerah agar pencapaian target lebih dijamin.
“Proporsi antara BL 44 persen dan BTL 55 persen sesungguhnya bukan sesuatu hal yang ideal dan tidak mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat. Manakala terjadi peyesuaian dan mengharuskan dilakukan rasionalisasi, hendaknya dilakukan penyesuaian dan penyeimbangan baik BL atau BTL,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, rasionalisasi atau pemotongan anggaran sebesar Rp.660 miliar lebih atau 15,78 persen dari APBD Murni 2016 sebesar Rp.4,24 Triliun tersebut , ujarnya kembali, tidak menyasar kepada kegiatan atau proyek yang sudah kontraktual sehingga tidak berdampak hukum atau munculnya gugatan khususnya pengusaha kecil.
Sementara, rancangan biaya KUA dan PPAS tahun 2016 dianggarkan sekitar Rp.100 Miliar mengalami kenaikan Rp.95 Miliar atau 897,56 persen dari APBD murni yang dianggarkan tahun 2016 sebesar Rp.10 Miliar lebih dengan biaya netto sebesar Rp.3,2 Miliar, pengeluaran pembiayaan Rp.109 Miliar penerimaan pembiayaan Rp.3,3 Miliar dari SILPA Rp.109 Miliar tahun 2015.
“Dari hasil pembahasan KUA dan PPAS diperoleh penghematan anggaran Rp.10,5 Miliar lebih yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalteng untuk belanja pegawai sebesar Rp.8,6 miliar dan lain-lain Rp.1,8 Miliar lebih. Pergeseran biaya BTL ke BL sebesar Rp.3,1 Miliar pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalteng,” terangnya.
Lanjutnya lebih dalam, Dinas Pertambangan Provinsi Kalteng juga mengalami penambahan pada anggaran BL yakni Rp.800 Juta dari sumber BTL, untuk keperluan dan kegiatan penyambungan jaringan listrik tenaga surya.
Pantauan MENARAnews di lapangan, Hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kalteng dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng pada pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016 ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran dan Ketua DPRD Provinsi Kalteng R.Atu Narang. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.