MENARAnews, Medan (Sumut) – Pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan terkait zero tolerance untuk polusi Danau Toba didukung oleh Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Rony Reynaldo Situmorang.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut pada acara penutupan festival paduan suara bertaraf internasional yang bertajuk “1st North Sumatera International Choir Competition 2016” di Open Stage Parapat, Sabtu (23/7/16).
Rony mengungkapkan, Zero Tolerance sebenarnya sudah dilkaukan oleh Bupati Simalungun JR Saragih. Dikatakannya, Pemkab telah memberikan waktu hingga akhir tahun pada para pengusaha untuk menutup kerambah ikan yang masih beroperasi.
“Selain pengusaha keramba jaring apung ikan, saya juga merasa harus ada pengawasan lebih khusus untuk usaha-usaha lain yang juga berefek negatif bagi kualitas air Danau Toba, yang juga harus ditutup dan dicabut izin usahanya. Seperti usaha peternakan yang tidak mampu mengolah limbah kotoran ternaknya, bahkan sengaja membuang limbah kotoran ternaknya ke Danau Toba,” ungkap Roni, Minggu (24/07/16).
Politisi Partai Demokrat ini sama sekali tidak anti pada investor yang masuk ke Danau Toba. Namun dia sangat anti dengan usaha yang tak memikirkan dampak pada lingkungan.
Usaha yang ditutup nantinya, hanya diberlakukan kepada yang tidak menjaga kelestarian lingkungan.
“Sedangkan yang masih menjaga, tentu harus kita dukung,” imbuhnya.
Dikatakan Roni, dia sangat rindu dengan kelestarian alam Toba. Dulu air danau Toba berwarna biru, tanpa endapan pakan ikan.
“Kita juga rindu dengan anak-anak yang berenang untuk menangkap uang logam yang dilemparkan ke danau, sekarang itu sudah jarang,” tutur Rony.
Menkopolhukam kemarin juga menyampaikan pernyataan “harus dibersihkan” untuk PT. Toba Pulp Lestari yang masih beroperasi di seputar danau.
Pernyataan Luhut sangat disambut baik oleh Rony. “Saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut,” tegasnya.
Sekretaris Komisi A/Hukum DPRD Sumut ini mengajak semua stake-holder bergerak bersama dan bersuara bermohon ke Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang dan mencabut HPH PT. TPL. Karena apabila tetap dipertahankan, malah bisa memberikan dampak buruk.
“Masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan kita tergadaikan. Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang,” kata Roni.
Meski PT. TPL melakukan replanting, penebangan pohon yang dilakukan berdampak buruk pada keindahan alam dan ekosistem.
“Saya yakini hutan yang ditebangi juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu, mungkin saja sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, saat ini tinggal tersisa tanah kering, bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi,” pungkasnya. (Yug)