MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Secara keseluruhan. kepatuhan perpajakan Indonesia masih rendah sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. Berdasarkan hal itu, Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Amnesti Pajak dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak.
“Selama ini sudah banyak kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pandeglang, artinya sosialisasi rutin dilakukan tanpa memanfaatkan momen-momen tertentu. Salah satu sosialisasi yang paling utama dilakukan adalah sosialisasi pengisian SPT,” kata Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pandeglang Andriawan saat diwawancarai Wartawan MENARAnews di ruangannya. (29/07/2016)
Di KPP, lanjutnya, terdapat pihak yang mengawasi kegiatan dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang disebut dengan Account Refresentative (AR), secara sederhana AR adalah konsultan wajib pajak yang disediakan oleh negara yang berada di seksi pengawasan dan konsultasi KPP.
“Selain itu, KPP Pandeglang juga telah melakukan rapat dalam rangka menentukan sasaran-sasaran apa saja yang akan dituju untuk penyuluhan dan sosialisasi perpajakan, adapun sasaran yang akan dituju adalah wajib pajak besar, instansi pemerintah, orang pribadi yang memiliki jumlah harta yang cukup besar tapi tidak dilaporkan pada SP tahunannya (berdasarkan data yang dimiliki KPP),” pungkasnya.
Ia menjelaskan, KPP Pandeglang mencakup 2 wilayah, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Khusus untuk Pandeglang, persiapan secara operasional sudah dilakukan termasuk sosialisasi dan penyebaran spanduk, booklet dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan respons dari wajib pajak.
“KPP Pandeglang membentuk tim tersendiri khusus menangani Tax Amnesty, tim ini mendapat SK dari Kakanwil sehingga pegawai lain yang tidak masuk dalam tim tidak boleh menangani Tax Amnesty” ujar Andriawan.
Ia menuturkan, hingga saat ini di wilayah Pandeglang hanya 1 wajib pajak yang mendatangi KPP Pandeglang untuk membuat pernyataan bahwa hartanya belum dilaporkan pada tahun 2015.
“Secara umum, kendala yang paling mendasar adalah kurangnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak itu sendiri terutama bagaimana cara menghitung pajaknya dan cara mengisi SPT yang benar,” tutupnya. (Nz_Kant)
Editor: Irdan