MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Setelah mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan, hari ini, Senin (25/07) giliran Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRA untuk menolak Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRA ke luar negeri. Puluhan mahasiswa yang merupakan gabungan dari BEM Unsyiah dan Poltekkes mendatangi kantor DPRA dengan tuntutan pembatalan kegiatan Kunker ke luar negeri.
Hasrizal, Presiden BEM Unsyiah sekaligus Korlap aksi ini menyampaikan, dengan presentase kemiskinan yang mencapai 16,73% dari APBA 12,8 triliun, kegiatan Kunker ke luar negeri oleh anggota dewan sangat melukai hati Rakyat Aceh. Pimpinan DPRA beralih bahwa program tersebut telah diagendakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA tahun 2016, namun realitanya banyak kejanggalan dalam program Kunker ini.
“Komisi I DPRA telah berangkat ke Amerika Serikat, Komisi IV yang sudah kembali dari Maroko, dan beberapa komisi lain yang akan berangkat ke Australia, Swiss, dan Spanyol,” ungkapnya.
“Amerika Serikat menganut sistem hukum common law, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law, kedua sistem hukum itu sangat berbeda,” tambahnya dalam orasi.
Hasrizal juga menuturkan, dengan dana sekitar 3 miliar rupiah yang digunakan untuk Kunker dapat digunakan untuk program pro rakyat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekjend BEM Unsyiah, Heri Safrijal menambahkan, Kunker Komisi VII DPRA ke Spanyol sama sekali tidak berhubungan dengan budaya syariat Islam yang diterapkan di Aceh.
“Perjalanan ke luar negeri yang akan dilakukan oleh anggota DPRA hanya untuk bersenang-senang. Kunjungan kerja yang dilakukan tiap tahunnya belum ada penerapan serta manfaatnya untuk rakyat Aceh,” ungkapnya.
Setelah kurang lebih satu jam berorasi di depan Kantor DPRA, massa aksi yang juga melakukan dorong pagar diterima oleh Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin dan Sekretaris DPRA, Irwan Djohan.
Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin menjelaskan, kegiatan Kunker yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRA mempunyai dasar hukum, yakni Permendagri No. 11 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRA serta PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Kunker ini juga merupakan kunjungan balasan karena sebelumnya perwakilan dari Amerika Serikat dan Maroko telah datang ke Aceh. Negara Maroko mengunkapkan kekagumannya atas sistem syariat Islam di Aceh serta keberhasilan proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah Aceh.
Selain itu, kegiatan Kunker ke luar negeri ini sudah disetujui oleh Badan Musyawarah DPRA, yang terdiri dari berbagai macam fraksi partai. Dirinya sebagai Ketua DPRA tidak dapat memberikan keputusan sepihak untuk membatalkan agenda Kunker tersebut.
“Ketua, saya pribadi tidak berangkat, tahun kemarin juga tidak berangkat, tahun ini juga tidak ada rencana berangkat,” jelasnya di depan massa aksi.
“Jadi biar tidak salah paham saya tegaskan, Ketua DPRA tidak berangkat. Akan tetapi untuk anggota, memang itu merupakan hak anggota dan pimpinan. Namun demikian, semoga mereka yang berangkat dapat mendengarkan aspirasi dari kalian,” tambahnya.
Untuk memastikan keseriusan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPRA, Tgk. Muharuddin menjelaskan, hasil Kunker tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh pimpinan DPRA yang selanjutnya akan dilaporkan ke Gubernur dan diproses ke Kemendagri.
Aksi unjuk rasa ini juga disertai dengan penandatanganan petisi yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRA tidak akan melakukan kunjungan ke luar negeri selama tahun 2016. (AM)