MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Magister Administrasi Publik Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Nunuk Dwi Retnandari, menilai masih terdapat kelemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, hal tersebut didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi pihaknya terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya yang telah di laksanakan pada pelaksanaan tahun 2014-2015.
“Terdapat analisis permasalahan dari tingkat ketercapaian visi-misi Pemko Palangka Raya pada tahun 2014-2015,”ungkap Nunuk, dalam paparan pada kegiatan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2014-2015, di Aula Peteng Karuhei (PK) II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (19/7).
Menurut Nunuk, kelemahan pada pelaksanaan RPJMD tahun 2014-2015 itu, dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan program RPJMD Kota Palangka Raya untuk periode akan datang. Sehingga ada tujuan yang terhubung dengan visi dan misi Kota Palangka Raya, yakni mewujudkan Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa dan destinasi wisata.
“Yang didapat dari hasil monitoring dan evaluasi, yaitu tujuan RPJMD yang telah dilakukan pada periode lalu, belum memiliki hubungan dengan visi dan misi pemko,”ungkap Nunuk.
Dijelaskan bila melihat visi dan misi mewujudkan Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa dan destinasi wisata, namun setelah dalam pelaksanaan program, tujuannya lebih bagaimana menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya ketahanan pangan, menurunnya tingkat permasalahan sosial serta meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
Tujuan yang didapat tersebut, lanjut Nunuk, belum menegaskan pencapaian visi maupun misi sesungguhnya. Walaupun pencapaian program yang dijalankan masih ada dalam bagian batang tubuh visi maupun misi, tapi tidak berdimensi untuk menjelaskan tingkat pencapaian , pendidikan, jasa maupun wisata.
Karena itu SKPD terkait dapat mengkaji secara matang setiap perencanaan di RPJMD sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Dimana perencanaan terhadap tahapan-tahapan kegiatan pemerintah, harus sinkron dengan pusat serta visi-misi kepala daerah.
“Pada pelaksanaan RPJMD, ada kecenderungan, program-program yang mendapat dukungan (tekanan) dari pemerintah pusat dan program-program bersifat rutin cenderung mencapai target.Sehingga tujuan program kerja tidak terhubung dengan visi dan misi. Lalu indikator kerja tidak berdimensi outcome. Kemudian sasaran program indikator kerja juga tidak terhubung,”bebernya.
Belum lagi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja program, dimana berbagai masalah mempengaruhi birokrasi seperti, kepemilikian soal aset, komunikasi yang buruk, bekerja hanay sebagai rutinitas, bekerja berdasarkan tekanan serta tanggungjawab terhadap tugas yang rendah. Beluim lagi pergeseran personil SKPD yang satu ke SKPD yang lain, sehingga tidak terjadi transpormasi tugas dari personil yang lama ke personil yang baru.
“Sebab itu perlu dilakukan revisi terhadap RPJMD, dengan menempatkan kemampuan personil yang memiliki integritas terhadap pembangunan Kota Palangka Raya, sehingga dapat memastikan program yang memang dibutuhkan oleh pemerintah kota Palangka Raya,”cetusnya.
Sementara itu Asiste III Bidang administrasi pemerintahan umum Setda Kota Palangka Raya, Ikhwanuddin, mengatakan hasil dari monitoring dan evaluasi, akan menjadi acuan agar dalam penyununan dan perencanaan program RPJMD harus sinkron dan memiliki hubungan yang jelas dengan visi dan misi.
“Evaluasi RPJMD ini adalah periode tahun 2014-2015. Sebab itu masih bisa direvisi, dengan melihat hasil program yang dicapai yang sesuai terhadap visi misi. Untuk periode akan datang setidaknya dalam penyusunan RPJMD akan ada acuan, sehingga tujuan maupun indikator lebih memiliki hubungan serta berdimensi,”pungkas Ikhwanuddin. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.