MENARAnews, Medan (Sumut) – Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan Ali, Masran Daulay dilaporkan ke Ombudsman Sumut karena melakukan pengutipan uang. Tak tanggung-tanggung, sekolah mewajibkan siswa membayar sebesar Rp. 6 juta.
Fakta tersebut dibeberkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Dia pun mengungkapkan, uang Rp 6 juta itu dialokasikan untuk membayar, buku, seragam dan uang pembangunan dan beberapa item lainnya.
“Jadi kemarin itu MAN 1 itu dilaporkan karena mempersyaratkan siswa yang baru itu membayar sebanyak enam juta. Itu terbagi ke beberapa variabel,” kata Abyadi saat ditemui, Jumat (29/07/2016).
Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Abyadi, ternyata kutipan tersebut dibenarkan Kepala Sekolah Ali Masran Daulay. Masyarakat yang melaporkan pengutipan itu merasa keberatan dengan besaran uang yang dibayarkan. Uang Rp 6 juta terlalu besar untuk peserta didik yang beasal dari keluarga kurang mampu.
“Dimana sekolah negara uang sekolahnya seperti swasta,” tukas Abyadi.
Ombudsman sudah menyampaikan kepada pihak sekolah karena melakukan pelanggaran pada PPDB.
Anehnya lagi, pihak sekolah juga membuka kelas mandiri. Untuk masuk ke kelas mandiri, calon siswa harus membayar Rp. 11 Juta. Selain itu, calon siswa kelas mandiri bebas dari tes kompetensi untuk masuk ke sekolah itu.
“Jadi bayar Rp 11 juta udah bisa masuk kelas mandiri,” kata Abyadi.
Biaya Rp 11 juta dibeberkan Abyadi untuk pembayaran uang gedung dan item lainnya. Kepala Sekolah MAN 1 mengaku mengetahui, bahwa tidak dibenarkan untuk membuka kelas mandiri. Namun itu tetap dilanggarnya.
“Menurutnya, itu adalah persetujuan pihak sekolah dengan Kementrian Agama,” katanya.
Ombudsman nantinya akan meminta klarifikasi dengan Kakanwil Kemenag Sumut. Apabila memang dibenarkan, maka pihaknya akan meminta saran kepada Kemenag.
“Kita berharap ini bisa jadi perbaikan bagi dunia pendidikan,” pungkasnya. (Yug)