MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman, meminta kepada seluruh instansi terkait pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api seperti BPN Sumsel dan Banyuasin, BP3MD Sumsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel serta yang lainnya segera melakukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan ini.
Pasalnya, menurut Mukti, pembebasan lahan ini bukan perkara yang mudah, tentu akan didapati berbagai kendala baik teknis maupun non teknis. Untuk itu, dia mengharapkan agar permasalahan administrasi segera diselesaikan sehingga dapat secepatnya dilakukan pengukuran.
“Ini semua bukan perkara yang gampang, untuk itu saya minta percepatan. Kalau ada kendala secepatnya dilaporkan agar bisa dicarikan solusinya,” kata Mukti dihadapan peserta rapat membahas percepatan pembebasan lahan KEK TAA di Ruang Rapat Setda, Rabu (20/7).
Ditambahkannya, pengukuran lahan seluas 60 hektare ini akan dilakukan langsung Kanwil BPN Banyuasin, mengingat lahan tersebut berada di Kabupaten Banyuasin.
“Pengukuran dilakukan setelah urusan administrasi selesai. Saya minta semua ini dikawal penuh,” perintah Mukti.
Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel, Arif Pasha mengatakan, terkait pengukuran pihaknya akan mendorong BPN Banyuasin agar segera membentuk satgas BPN. Sementara, untuk pendanaan operasional akan disiapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel.
“Terkait pendanaan kita minta Disperindag Sumsel segera mempersiapkan untuk lahan seluas 60 hektare tersebut,” ujarnya.
Permasalahan pendanaan sendiri sudah ada ketetapan berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang per tanggal 1 Juli 2016 lalu. Menurutnya, yang harus dilakukan saat ini penyelesaian administrasi, baru selanjutnya dilakukan pengukuran.
“Seluruh lahan yang akan dibebaskan merupakan kebun kelapa di KEK TAA seluruh instansi terkait akan berusaha penuh agar pembebasan secepatnya selesai,” terangnya. (AD)