MENARAnews, Jambi – Pelantikan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Prov. Jambi Masa Bakti 2015 – 2020 dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Suprayoga (20/7/2016) bersama Zumi Zola Zulkifli, Gubernur Jambi, H. Andi Muhamad Nurdin Khalid selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, di Ruang Pola Kantor Gubernur Prov. Jambi.
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia No. SKEP/45/DEKOPIN-E/IX/2015 tentang Pengukuhan Pimpinan Dekopin Wilayah Prov. Jambi Masa Bakti 2015 – 2020, dilantik pimpinan Dekopinwil Prov. Jambi yang terdiri dari 10 orang penasehat, 27 orang pimpinan, dan 7 orang majelis pakar.
“Ini kali pertamanya pelantikan Dekopinwil dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM, kita harus bangga,” ujar Nurdin Khalid dalam sambutannya.
Selain itu, Ketua Dekopindo juga menyarankan agar setiap Dekopinwil memiliki database, karena database merupakan suatu dasar dalam mengambil langkah-langkah untuk sebuah organisasi.
“Dekopinwil diharapkan mampu menyajikan data kekuatan, kelemahan, keseharan koperasi di seluruh wilayah di pelosok Prov. Jambi”, tambahnya.
Selanjutnya Gubernur Jambi dalam sambutannya juga mengucapkan selamat kepada para pimpinan Dekopinwil Prov. Jambi yang baru dilantik, serta mengharapkan Koperasi di Prov. Jambi kedepannya dapat berjalan maksimal karena koperasi merupakan kegiatan yang sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia.
“Gambaran koperasi di Provinsi Jambi ada 3.754, yang aktif 2.264, yang tidak aktif 1.490. Seperti arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang paling penting, data base (basis data) koperasi, kalau kita ingin membina koperasi, kita mesti tau dulu status koperasinya. Untuk itu, kita butuh informasi dari setiap Pemkab dan Pemkot. Kalau memang keuangannya kuat dan manajemennya bagus, di bidang usaha apapun kita akap support. Tetapi seperti pesan dari Pak Menteri, bantuannya bukan uang dan barang, tetapi misalnya dengan kredit koperasi nelayan dan KUD,” ujar Zola.
Namun demikian, eksistensi Koperasi di Prov. Jambi saat ini dirasa masih belum maksimal karena beberapa faktor antara lain, kualitas SDM yang masih kurang, minimnya permodalan, kurang pemahaman SDM tentang koperasi, sehingga peran anggota koperasi masih sangat kurang. (DU)