MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Polemik internal yang terjadi di tubuh kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz serta Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Romahurmuziy saat ini tidak menghambat pelaksanaan Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Kalteng.
Meski demikian, Kepengurusan Muktamar Jakarta sangat yakin sekali kalau Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya akan mengabulkan tutuntan meraka. Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Abdul Hakim usai membuka kegiatan Muswil DPW PPP Kalteng di Hotel Dandang Tingang Rabu (20/7/2016) Kota Palangka Raya.
“Saya memiliki keyakinan, karena saya salah satu orang yang membentuk undang-undang partai politik. semua partai politik bisa hancur karena salah menafsirkan pasal kapan bisa didaftarkan kepada pemerintah sebagai badan hukum seperti pendaftaran badan perusahaan,” jelas Lukman diwawancarai.
Jika terjadi konflik internal dalam partai karena terjadi dua kepentingan, katanya, undang-undang mengatur bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan antar internal partai terlebih dahulu. Jika tidak bisa diselesaikan, maka harus diajukan ke Pengadilan.
Namun ketika putusan di Pengadilan diputuskan, yang menjadi persoalan baru katanya pemerintah tidak menjalankan putusan tersebut.
“Ini menjadi warning (peringatan, red) bagi Pemerintah. Itu alasan kenapa kami menuntut sampai ke MK, anda boleh tafsir sendiri dong. Jadi kalau Pemerintah telah menafsirkan kalau itu tidak mengikat, maka menjadi bahaya. Keputusan MK sudah cukup meyakini kalau PPP hanya satu” tukasnya.
Meski dalam Putusan Mahkamah Agung Muktamar Jakarta adalah kepengurusan yang sah, KPU akan tetap berpegang terhadap partai yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Muktamar Bandung.
Menurutnya lebih dalam, memang dalam Undang-Undang Pemilukada ada kata-kata terdaftar dan hal ini menjadi alasan yang dipegang oleh Pemerintah. Kalau itu terjadi, dia menyarankan, jangan dibikin Pemerintah, tapi lebih kepada penggunaan aturan kerajaan.
“Tidak boleh demikian, Pemerintah juga jangan asal mencatat. Sama aja menghidupkan yang mati. Terkait kegiatan Muswil merupakan bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ini wajib dilaksanakan. Setelah Muswil nanti akan dilaksanakan Musyawarah Pengurus Cabang (Muscab) Kalteng,” jelas Lukman kembali.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Kalteng hasil Muktamar Jakarta, H.Asrani menyampaikan, saat ini memang masih terbagi menjadi dua kepentingan. Namun dalam waktu dekat akan segera diputuskan melaui keputusan MK.
“Insyaallah awal Agustus 2016 ini nanti akan ada hasil keputusan Konstitusi terkait judical review yang nanti ditafsirkan oleh MK untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi,” jelas Asrani.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM PPP, Triana Dewi Seroja, PPP Muktamar Jakarta berdasarkan putusan MK sudah disahkan.
“Ini logika kita ya di luar orang hukum, lebih tinggi mana keputusan Menteri atau Keputusan Mahkamah Konstitusi?. Apabila ada sebuah keputusan dan Pemerintah tidak mematuhinya, itulah kenapa kita gugat Menkum HAM dan Presiden Joko Widodo, karena dianggap sudah melawan hukum,” tutupnya.
Berdasarkan hasil Pantauan dilapangan, kegiatan Muswil DPW PPP Kalteng, dihadiri seluruh DPC se Kalimantan Tengah. Dihadiri juga Sekretaris MUI Kalteng H.Syamsuri Yusuf, FKPD lingkungan Pemerintah Provinsi, serta undangan lainya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.