MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setelah perdebatan panjang tentang Usulan Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng menyetujui usulan usulan Pemprov sebesar Rp. 3,65 Triliun.
Meski usulan tersebut disetujui, pihak legislatif meminta agar Pemerintah Daerah memperhatikan hasil kesimpulan Rapat Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada hari Selasa (26/07/2016) kemarin.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Rapat, R Atu Narang dalam Rapat Lanjutan yang dilaksanakan pada Hamis (28/07/2016) di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Provinsi Kalteng Jl.S. Suparman Kota Palangka Raya.
“Usulan yang disampaikan disetujui, namun pihak Eksekutif dapat memperhatikan hasil kesimpulan rapat yang disepakati seluruh pimpinan dewan, pimpinan komisi, dan seluruh fraksi pendukung. Jika dimungkinkan usulan bisa lebih maksimalkan,” jelas R. Atu Narang dalam rapat yang dihadiri seluruh tim anggaran SKPD Provinsi Kalteng.
Ada tiga poin yang disampaikan DPRD Kalteng dan harus menjadi catatan Pemerintah Daerah diantaranya penyesuaian Target Pendapatan dari Rp.4,235 Triliun menjadi Rp.3,8 Triliun pada Rancangan APBD Perubahan di tahun 2016.
Kedua, dalam RAPBD Perubahan Tahun 2016, Angka Belanja Langsung (BL) diupayakan lebih tinggi dari angka Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Ketiga, DPRD Provinsi Kalteng sepakat adanya Rasionalisasi tetapi untuk proyek yang sudah kontrak dengan nilai kontrak Rp.2,5 Miliar, tidak dikenakan rasionalisasi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Siun Jarias yang selalu hadir di setiap kegiatan rapat mengatakan, rapat konsultasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD sudah mendapatkan kesepakatan.
“Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tahun 2016 yang kita usulkan Rp.3,655 Triliun sudah disepakati,” ujar Siun saat diwawancarai MENARAnews usai mengikuti rapat.
Sementara itu adanya anggapan bahwa usulan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, menurut Siun angka Rp 3,7 Triliun itu hanya rancangan saja, sedangkan realisasinya malah lebih rendah yakni Rp 3,2 Triliun.
“Tapi memang untuk tahun 2015 rancangannya tinggi sebesar Rp.3,7 Triliun, tapi realisasinya hanya mencapai Rp.3,2 Triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp.3,4 Triliun akhirnya kita ngutang di bank,” pungkasnya.
Dirinya mengakui, persentase anggaran antara BL dengan BTL masih belum seimbang dimana BL persentasenya rendah dibandingkan persentase pada anggaran BTL, dengan asumsi persentase untuk BL sebesar 45 persen sedangakan BTL 55 persen, sehingga akan diperdalam kembali pada pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2016.
“Barang kali ada yang pindah kamar atau ada kemungkinan salah meletakan seperti hibah, bantuan sosial dan lain sebagainya karena anggaran ini sebenarnya masuk pada anggaran BL karena langsung untuk masyarakat dan bukan untuk pegawai. Tapi ini belum pembahasan,” papar Siun kembali.
Selanjutnya, Siun akan menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk melakukan simulasi terkait tidak diperbolehkannya melakukan rasionalisasi untuk nilai proyek di bawah Rp 2,5 Miliar.
“Artinya kita kemarin sudah memutuskan misalnya proyek A yang ditunda, ternyata dalam pembahasan bukan proyek A yang ditunda tapi Proyek B saja, silahkan. Kita berikan kesempatan DPRD Provinsi Kalteng beserta SKPD untuk bersama-sama membahas mana yang harus ditunda,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.