MENARAnews, Jakarta – Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (27/07/2016) dijadwalkan akan kembali melakukan reshufle kabinet kerja untuk kedua kalinya.
Menurut pengamat politik senior, M.A.S Hikam, langkah Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet sudah dapat terprediksi dan menunjukkan bahwa Jokwoi semakin “nyaman” dalam melakukan manajemen pemerintahan.
“Peritiwa ini sejatinya sudah diprediksi dan diantisipasi lama oleh banyak pihak menyusul perombakan Kabinet pada 2015 lalu yang masih menyisakan sejumlah pertanyaan dan bahkan sumber kontroversi politik,” ungkap AS Hikam
“Kocok ulang Kabinet Kerja jilid 2 ini merupakan salah satu petunjuk bahwa Presiden Jokowi semakin kokoh dan ‘comfortable’ di dalam mengendalikan manajemen politik di Istana. Kondisi ini akan berdampak positif bagi pemerintahan Presiden Jokowi ke depan, khususnya dalam pengendalian dan koordinasi para menteri yang selama dua tahun terakhir banyak menuai kritik,” tambahnya.
Selain itu, menurutnya, perombakan kabinet ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi semakin mandiri dalam proses pengambilan keputusan strategis.
“Perombakan ini membuat Presiden Jokowi tidak lagi dengan mudah didikte oleh parpol pendukungnya, khususnya PDIP, dalam membuat keputusanstrategis, dan juga terganggu oleh parpol oposisi di Perlemen yang sudah mengalami pelemahan secara signifikan,” kata AS Hikam.
Namun demikian, mantan Menristek ini juga menilai bahwa perombakan ini bukan satu-satunya jaminan pemerintahan Presiden Jokowi akan berjalan mulus tanpa gejolak. Menurutnya, semuanya akan ditentukan oleh kinerja Kabinet Kerja pasca reshuffle jilid dua ini.
“Apabila personil Kabinet Kerja masih lebih beorientasi kepada politik akomodasi terhadap parpol, apalagi jika merupakan pertukaran politik (political trade off) bagi parpol-parpol ‘pendatang baru’, maka Presiden Jokowi meriskir terbukanya potensi kegaduhan baru yang akan mengganggu pemerintahan,” kata AS Hikam
Ia pun berharap perombakan kabinet ini dapat berdampak pada meningkatnya kualitas kabinet kerja dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan dan kesejahteraan parpol dan para pemilik modal besar semata. (ADF)