spot_img

Komis I DPRD Ambon Simpulkan Pemkot Melakukan Diskriminasi terhadap Kecamatan

MENARAnews, Ambon (Maluku) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengadakan Rapat dengan lima Camat yang ada di Kota Ambon, dalam, terkait berbicara tentang klarifikasi pembahasan LKPJ walikota dan wakil walikota 2011-2016 yang akan berakihir masa jabatan

 

Wakil Ketua komisi I DPRD Kota Ambon  Said Bin Taher kepada wartawan (14/6) di gedung rakyat belakang soya setelah selesai rapat Komisi hering menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan pada rapat pada hari ini bahwa secara umum yang disimpulkan bahwa Pemeintah kota telah melakukan diskriminasi terhadap pemerintah kecamatan, karena ada kewengan yang tidak diberikan secara penuh terhadap pemerintah kecamatan. Untuk diketahui bahwa kecamatan adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan.

“Seperti yang dikeluhkan tadi bahwa kewangan yang tidak diberikan oleh pemeintah kota kepada kecamatan yaitu seperti hari raya keagamaan seperti Pesparawi, MTQ dan lain-lain, selama itu kecamatan hanya diberikan subdidi anggran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan keluhan para camat bahwa selama ini setiap kecamatan hanya mengaujukan proposal-proposal mini untuk mencari dana,” ungkapnya

Masih dengan Bin Taher, mereka juga mengeluhkan bahwa ada program pemerintah kota yang berbasis kecamatan namun biayanya dibebankan kepada kecamatan, sehingga mereka kesulitan mencari anggaran dananya.

“Dari keterangan yang disampaikan oleh para camat yang ada, kami DPRD Komisi I mengambil konklusi bahwa ke depannya pemerintah kota harus memperbaiki semunya itu, seperti misalnya kewenangan sesuai tupksi kecamatan harus diserahkan penuh kepada mereka,” jelasnya.

Bin Taher juga menjelaskan bahwa, DPRD Komisi I akan memberikan rekomendasi kepada penilaian LKPJ Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan kualitas sumber daya manusia pada tingkat kecamatan. DPRD Maluku akan mendorong pembenahan infrasurktur desa karena berdasarkan pantauan DPRD, infrastruktur di tingkat desa sangat buruk dan belum dibenahi secara baik sehingga harus menjadi catatan penting bagi pemerintah, terutama karena pembangunan bangsa melalui desa adalah program pemerintah pusat. (RM)

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles