MENARAnews, Jakarta – Aksi tindak pidana terorisme dari tahun ketahun mengalami peningkatan bahkan daerah yang kerap dijadikan pelatihan dan aksi terorisme salah satunya yakni di Poso, Sulawesi Tengah, tak tanggung tanggung lembaga resmi seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) juga dipertanyakan fungsi dan perannya dalam memerangi teroris di Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh beberapa gabungan organisasi aktivis nasional yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Penyelamat Uang Negara (GEMPUR), Gabungan organisasi tersebut antara lain : Poros Aliansi BEM Indonesia (Poros BEM-I, Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (FRAKSI), Eksponen Lintas Aktivis Kawasan Timur Indonesia (EKS KTI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) Dan Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Seluruh Indonesia.
Menurut Koordinator GEMPUR, Fuad Bachmid yang juga sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PENA ISMSI, bahwa pihaknya sangat geram dengan aksi para teroris yang tidak pernah berhenti sedangkan anggaran yang diajukan oleh BNPT termasuk besar akan tetapi jumlah anggaran tersebut tidak diikuti dengan pencapaian kinerja yang terukur, bahkan ditahun anggaran ini justru BNPT kembali meminta penambahan anggaran.
“BNPT Selalu mengusulkan penambahan anggaran, akan tetapi tidak ditunjang dengan kinerja yang terukur, malahan isu teroris semakin menjadi jadi, makanya kita pertanyakan eksistensi BNPT ini” kata Fuad Bachmid, Jumat (1/7/2016).
Bekas Ketua Presidium Nasional” Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu justru menyinggung soal adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran oleh BNPT sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak usah bahas jauh jauh soal Inpres No.4 Tahun 2016 Tentang Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian Dan Lembaga, bahas lebih dulu soal Hasil pemeriksaan BPK semester satu tahun 2015 yang mencatat ada tiga temuan di BNPT, yakni tidak tertib dalam mengelola keuangan, Pembayaran pajak yang telat dan juga ada kejanggalan dalam perjalanan pembangunan gedung berupa pernyataan hasil pekerjaan dengan realita pekerjaan” ungkapnya
Menurutnya, BNPT selaku Leading Sector untuk menangani kejahatan Extraordinary Crime harusnya bisa melahirkan terobosan strategis untuk memutus mata rantai isu serta aksi teror yang ada di indonesia termasuk daerah langganan yakni Poso, akan tetapi kenyataannya keberadaan BNPT justru tak bedanya praktisi yang suka mengomentari setiap isu isu aksi teror maupun peledakan itu.
“Mereka tak bedanya praktisi, ada kejadian baru berbicara, sedangkan publik tidak membutuhkan itu, justru publik menanti kapan masalah teror itu bisa berakhir, ini kan sangat memprihatinkan, makanya kita pertanyakan eksistensi mereka yang tak berbanding lurus dengan jumlah permintaan anggaran itu” katanya.
Olehnya itu, Fuad menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji wacana peleburan BNPT dalam struktur Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, alasannya sehingga kinerjanya bisa terukur dan tidak membuang buang anggaran negara, apalagi pihaknya menilai justru Densus 88 Polri yang srlama ini punya kinerja lebih konkrit.
“Kita dalam tahap pengkajian wacana itu, jika disepakati maka selesai lebaran kita akan bangun petisi nasional dan penggalangan dukungan dari kelompok organisasi di berbagai daerah dengan tujuan melakukan aksi unjuk rasa besar besaran didepan Istana Presiden Dan DPR RI untuk menperjuangkan tuntutan tersebut” tutur mantan Pentolan aktivis makassar itu.
Oleh : Indra Jaya (Humas PENA ISMSI / Media Center GEMPUR)
{loadposition media-right}