MENARAnews, Medan (Sumut) – Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB (Keluarga Berencana) Setdaprovsu, Nurlela SH MAP hingga kini belum mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah maraknya anak jalanan dan juga perdagangan perempuan di Sumut.
Nurlela bilang bahwa dirinya masih baru menjabat sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, sehingga dirinya pun masih perlu belajar.
“Saya kan masih baru disini, itu harus dicatat ya, saya masih baru. Jadi kalau ditanya apa langkah kedepan yang akan saya lakukan, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dilapangannya, gimana kepedulian kita terhadap anak-anak itu. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini juga berkaitan dengan anggaran yang kita miliki. Kalau kita datang gak pakai apa-apa, kan orang itu juga perlu kehidupan,” sebut Nurlela saat ditemui diruangannya, Rabu (13/7/2016).
Soal anak jalanan, Nurlela seolah lempar tanggungjawab kepada pihak Dinas Sosial.
“Soal anak jalanan, hal itu menjadi kewajiban dinas sosial. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya inikan baru disini. Nanti langkah awak lari 100, staf awak sendiri masih takut melihat awak. Ibu ini, awak masih disini, ibu ini udah lari seribu. Yang ada staf awak pun jadi takut melihatnya. Makanya saya ini masih mempelajari mengenai TP2A,” jelas Nurlela.
Lebih jauh terkait langkah kedepan yang akan dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, Nurlela pun menyerahkan hal tersebut kepada Kabid-Kabidnya. Sebab menurutnya, dirinya masih buta sama sekali dalam menangani persoalan tentang perempuan dan anak.
“Target kedepannya adalah bagaimana kepedulian kita terhadap anak, kaum wanita, mengenai hukumnya harus sama, bagaimana kuota wanita itu bisa sama dengan lelaki,” terang Nurlela seraya berharap agar organisasi-organisasi kewanitaan yang ada di Sumut dapat lebih berperan aktif dalam menyuarakan keterlibatan perempuan dalam sistem pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Sumut Institut, Osril Limbong bilang bahwa selaku salah satu SKPD dalam  pemerintahan, tidak seharusnya Nurlela mengatakan bahwa ia tidak mengetahui langlah apa yang harus dilakukannya dalam menjalani jabatan yang dipercayakan Gubsu sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.
“Sebagai seorang SKPD yang ditunjuk dan dipercaya pimpinan untuk menjalani bidang yang dijabatnya, tidak seharusnya Nurlela berkata demikian. Mengerti atau tidak, sebagai seorang pimpinan seharusnya Ia yang menyusun program-program apa yang harus dilakukan oleh Kabid-Kabidnya. Bukan malah sebaliknya, dimana ia menyerahkan program-program tersebut kepada Kabidnya,” jelas Osril saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2016).
Terkait tindakan Nurlela sebagai Kabiro yang menyerahkan program-program Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB kepada Kabid-Kabidnya, Osril mengatakan bahwa tindakan tersebut jelas menunjukkan bahwa Nurlela tidak berkompeten dalam menduduki jabatannya sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB. Untuk itu, Osril meminta Gubsu sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Sumut untuk kembali mengevaluasi kinerja dari para ke-12 pejabat eselon II yang baru dilantiknya pada Jumat (17/6/2016) lalu.
“Dalam hal ini, kita minta Gubsu segera mengevaluasi kembali ke 12 Pejabat Eselon II yang baru dilantik pada Jumat (17/6/2016) lalu. Sebab tindakan yang dilakukan Nurlela ini, tidak menutup kemungkinan juga terjadi terhadap 11 Pejabat eselon II lainnya yang juga dirotasi oleh Gubsu guna memperbaiki kinerja dari jalannya roda pemerintahan di Sumut ini,” pungkas Osril. (Ded)
{loadposition media-right}