MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Jika dilihat secara grafis penyerapan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut relatif standar. Serapan DD tahun 2016 di Kabupaten Kapuas kini telah mencapai 40% dari total alokasi sebelumnya sekitar Rp 131 miliar. Sedangkan untuk ADD telah terserap sebesar 28% dari total anggaran sekitar Rp 104 miliar.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Kapuas Drs. H. I Made Sumartha melalui Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Desa John Phita Kadang saat ditemui di ruangannya, Selasa (26/07/2016).
“Dari 214 Desa yang belum melakukan pencairan DD tahap 1 ada 71 Desa dan pencairan ADD tahap 1 yang belum ada 14 desa. Ini dikarenakan beberapa kendala yang mengakibatkan desa sulit dalam mencairkan DD maupun ADD,” jelasnya.
Kendala yang dimaksud diantaranya ada beberapa desa yang mungkin belum mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD tahun 2015. Selalin itu, terdapat 161 desa pada bulan november yang melakukan Pilkades.
Dengan adanya peralihan jabatan Kepala Desa itu juga akan memperlambat pencarian DD maupun ADD. Namun pihak BPMDes Kapuas sudah memberikan surat untuk mempercepat pertanggungjawaban itu. “Tapi kita sudah memberikan surat untuk mempercepat itu,” ujarnya.
Selain itu John Phita, kendala pencarian dikarenakan faktor kepala desa yang belum dilantik. Contohnya, untuk terdapat permasalahan ditundanya pelantikan Kepala Desa Tumbang Muroi, Kecamatan Mantangai Kapuas, yang saat ini masih menjalani proses hukum.
Lebih lanjut, masih adanya penyesuaiaan sebagian perangkat desa dengan aplikasi dari Program Padat Karya Produktif (PPKP), karena dengan aplikasi tersebut perangkat desa lebih mudah, baik perencanaannya, pengawasannya maupun pelaksanaannya secara teknis. Namun apabila ada kesulitan, kami senantiasa terus membina supaya dalam prosesnya bisa lebih baik.
“Ketika ada kesulitan datang saja ke kapuas, kami akan membantu untuk memberikan pembelajaran aplikasi tersebut. Dengan catatan semua pertanggungjawaban realisasi DD dan ADD itu,” pungkas Kabid Pemerintahan Kelurahan dan Desa itu. (zen)
Editor: Raudhatul N.