MENARAnews, Medan (Sumut) – Puluhan guru SMP dan SMA Perguruan Kristen Methodist I menyampaikan aspirasinya dalam Reses Anggota Komisi E DPRD Sumut, Efendi Panjaitan SE MSP masa bakti 2014 – 2019 di aula sekolah Methodist I Jalan Hang Tuah Medan, Jumat (15/7/2016).
Dalam pertemuan itu, Efendi sosialisasikan bahwa saat ini seluruh SMA yang di Sumut berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi segala urusan guru-guru SMA akan berurusan dengan Dinas Pendidikan Sumut.
Efendi sosialisasikan khusus untuk guru di SMA Negeri, sebelum bulan Oktober, masih akan ada mutasi guru. Efendi selaku anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi masalah pendidikan, akan lakukan pengawasan apabila ada guru yang dimutasi harus ada tolak ukur jelas.
“Kalau ada guru yang dimutasi atau guru yang jadi kepala sekolah itu perlu klasifikasi yang jelas,” ujarnya.
“Jadi tujuan diadakannya pertemuan ini kita ingin dengar keluhan apa yang Bapak dan Ibu alami dan menjadi masukan untuk kita agar nantinya proses belajar mengajar tidak ada yang terhambat. Kita juga ingin guru-guru yang mengajar di sekolah swasta bisa sejahtera, untuk itu masukan yang Bapak dan Ibu sampaikan akan sangat berharga bagi Saya,” sambung Efendi.
Dalam Reses itu juga hadir Saut Aritonang, Kasubsi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna mendengar langsung aspirasi dari peserta yang hadir.
Selanjutnya, Pimpinan Perguruan Kristen Methodist I, Sitorus, sampaikan bahwa fenomena menjelang penerimaan murid baru banyak sekolah negeri yang menampung murid lebih dari kapasitas sehingga sedikit yang mendaftar ke swasta.
“Kalau tahun ajaran baru banyak sekolah negeri yang seharusnya kapasitaanya 35 orang tiba-tiba bisa jadi 50 orang dalam satu kelas, mohon agar diperhatikan Pak, akibatnya yang mendaftar ke swasta jadi sedikit,” tutur Sitorus.
Sitorus juga sampaikan agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar memperhatikan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta, agar kualitas pendidikan bisa lebih baik.
Menjawab pernyataan itu, Saut Aritonang jawab bahwa untuk penerimaan murid baru di sekolah negeri ada pada Pemko atau Pemkab, Dinas Pendidikan Sumut hanya bisa mengkoordinasikan kepada sekolah melalui Pemko atau Pemkab. Saut juga sebut tidak bisa memberikan sanksi, karena letak kewenangannya tidak ada pada Dinas Pendidikan Sumut.
“Kita hanya koordinasi kepada sekolah melalui Pemko atau Pemkab. Pada dasarnya kalau murid ‘overload’ kan akan berpengaruh terhadap kualitas belajar dan mengajar. Kalau untuk berikan sanksi, Saya rasa itu bukan kewenangan kita,” kata Saut.
Menyoal kesejahteraan guru sekolah swasta, Saut berdalih agar manajemen sekolah atau yayasan tetap pada pelayanan standar minimal dan tetap pada koridor peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Saya rasa semua sekolah swasta punya pelayanan standar dari pihak manajemen atau yayasan, itu yang jadi pedoman. Reses ini memang tujuannya sangat penting, agar kita paham menyusun rencana dan strategi kedepannya,” tutup Saut. (Ded)
{loadposition media-right}