MENARAnews, Medan (Sumut) – Pembangunan Podomoro Deli City, apartemen mewah berkelas internasional di Kota Medan masih berlangsung hingga saat ini. Namun tampaknya perjalanan proyek pembangunan gedung rakasasa ini tidak semulus rencana.
Pasalnya belakangan ini banyak isu yang menerpa, mulai dari menghalangi sinyal frekuensi TVRI Sumut hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai cacat hukum.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Kota Medan telah sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi untuk merobohkan bangunan Pdomoro Deli City dengan pertimbangan bangunan tersebut telah melanggar roilen dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Selasa lalu (26/7/2016).
Mendengar rekomendasi tersebut, aktivis LSM Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumut angkat bicara dan mengapresiasi kinerja dari Komisi D DPRD Kota Medan.
“Pertama kita apresiasi atas agenda RDP yang dilaksanakan antara komisi D DPRD Medan, Dinas TRTB Medan dan Pihak Podomoro,” kata Saharuddin, Koordinator Gerbrak Sumut, Kamis (28/7/2016).
Saharuddin juga mengkritik rekomendasi yang telah dikeluarkan Komisi D DPRD Kota Medan masih belum substantif dengan alasan mempertanyakan proses pengeluaran izin oleh Pemko Medan.
“Rekomendasinya tidak substantif, bagaimana mungkin proses perizinan bisa keluar dengan menabrak peraturan daerah Pemko Medan,” sambung Saharuddin.
Saharuddin juga sebut keluarnya IMB Podomoro Deli City Medan adalah tanggung jawab dari Walikota Medan, Dzulmi Eldin.
“Yang paling bertanggung jawab atas keluarnya IMB Podomoro Deli City Medan itu ya Walikota Medan,” tegasnya.
Saharuddin mendesak DPRD Kota Medan untuk melakukan RDP lanjutan karena masih banyak permasalahan hukum yang belum selesai terkait pembangunan hunian mewah itu.
“Kita sayangkan DPRD Medan tidak masuk pada wilayah proses perizinanan sehingga IMB bisa terbit begitu juga proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung. Kami meminta dan mendesak agar RDP lanjutan diadakan dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait termasuk BLH,” tandasnya. (Ded)