MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan kepada RS Ernaldi Bahar, RS Khusus Mata, RS Khusus Paru-Paru, dan RS Khusus Gigi & Mulut untuk dikelola oleh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Provinsi Sumsel. Penyerahan SK dilaksanakan di gedung Aula Rumah Sakit Mata, Jl. Kolonel H. Burlian, Palembang, Rabu (20/7).
Untuk diketahui, BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Selanjutnya, rumah sakit yang dikelola melalui PPK-BLUD, akan mendapat kemudahan dalam mengelola anggaran. Pengelola rumah sakit dapat menggunakan anggaran dengan jumlah tidak terbatas dan tidak menunggu tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang. Serta diberi kemudahan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam berinvestasi.
Gubernur Sumsel mengatakan, dengan diserahkan SK ini, dirinya berharap kepada ke empat direktur rumah sakit untuk dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang berstandar internasional.
”Namun harus tetap berhati-hati, harus akuntabel, bisa diaudit setiap saat, sekarang mudah, kalau dulu harus laporan tapi sekarang bisa langsung, lebih mandiri,” ujar Alex.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel, Dra. Lesty Nuraini, mengungkapkan untuk PPK-BLUD rumah sakit hampir seluruhnya sudah di BLUD. Dengan adanya PPK-BLUD diharapkan pendapatan rumah sakit juga meningkat.
Ditargetkan tahun depan pendapatan untuk rumah sakit bisa menyentuh angka Rp 35 miliar, di tahun ini saja ditargetkan mendapatkan Rp 24 miliar.
“Dengan adanya SK ini, rumah sakit mempunyai kemudahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga mereka bebas berinovasi tergantung dari para direktur. Kita harapkan ini berjalan dengan baik. Hubungan kerja yang didukung kader-kader lain untuk meningkatkan mutu kesehatan, mutu keuangan, dan diharapkan semua penuh kerja professional dan penuh tanggung jawab” tutup Lesty. (AD)