MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah selesai melakukan penjaringan calon komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melalui tahapan terakhir, yakni fit and propertest (19/7). Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi I DPR Aceh pada 18 s.d 19 Juli 2016 merupakan lanjutan dari rangkaian tahapan yang dilakukan oleh Tim Pansel, yakni diantaranya, tes tulis, wawancara, psikologis, kesehatan, dan tes baca Alquran.
Sebelumnya, KKR di Aceh dibentuk atas perintah dalam pasal 229 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR dimaksudkan untuk menggungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat berupa; pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kekerasan fisik secara sewenang wenang, penyiksaan pemerkosaan dan penghilangan paksa.
Iskandar Usman Al-Farlakyi, anggota Komisi I DPRA mengatakan, sebelumnya, 21 calon KKR ini telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) KKR. Nantinya, setelah terpilih para anggota KKR akan bekerja untuk mengungkapkan kebenaran soal pelanggaran HAM berat di Aceh dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk melakukan investigasi.
“Anggota yang terpilih harus tahan banting karena bekerja di lapangan yang akan berhadapan dengan berbagai pihak dan intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.
Selain itu, Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. H. Abdullah Saleh menyampaikan, dalam tes ini, anggota Komisi I DPR Aceh akan melihat secara langsung fisik orangnya yang kemudian diuji wawasan pemahaman tentang Aceh sebagai daerah yang mempunyai otonomi khusus. Pemahaman akan konflik dan pelanggaran HAM juga akan dilihat dari calon komisioner KKR ini. (AM)